KI Bakal Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Ia menyebutkan usul keterlibatan KI dalam pengambilan kebijakan publik, menjadi salah satu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti setelah pelaksanaan rakornas sebagai rujukan untuk pelaksanaan rapat kerja teknis (rakernis) pada dua bulan mendatang.

Dia menilai hal itu cukup penting, karena KI memiliki fungsi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata kelola negara yang transparan dan akuntabel.

Donny menjelaskan pula, keterbukaan informasi dalam tatanan pembuatan kebijakan publik merupakan pilar fundamental keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan prinsip demokrasi.

Selain itu, ia menilai implementasi keterbukaan informasi masih mengalami banyak tantangan dan hambatan, misalnya budaya kerahasiaan masih kuat dipelihara di beberapa badan publik, meskipun menyangkut kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, masih ada pimpinan badan publik yang menganggap keterbukaan informasi publik tidak begitu penting untuk diterapkan.
Halaman Selanjutnya....