KHDPK Upaya Penertiban Kerja dan Penataan Hutan Jawa

JAKARTA - Berkaca pada potret kondisi kawasan hutan di Pulau Jawa, pemerintah membuat terobosan kebijakan yang disebut Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.

Menurut siaran persnya, pada sesi Webinar Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) yang digelar pada Kamis (21/7), Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto mengatakan, peran hutan di Pulau Jawa sebagai penyangga ekosistem begitu krusial, terlebih bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, tanpa mengesampingkan masalah ekologi dan sosialnya.

Di antara persoalan tersebut diungkapkan Bambang yaitu berdasarkan data BPS, dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan itu ternyata 36,7% termasuk kategori miskin. Sementara, angka kemiskinan di Pulau Jawa sebanyak 14 juta orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 26,5 juta penduduk (BPS, 2021).

Selain itu, potret lahan kritis di Pulau Jawa menunjukkan dari 2,1 juta Ha lahan kritis di Jawa, 472 ribu Ha berada di dalam kawasan hutan. Data lain juga memperlihatkan desa atau kampung yang berada di dalam kawasan hutan yang terisolir seluas 7.235 Ha, tambak terlantar seluas 31.112 Ha, pertambangan seluas 1.246 Ha, dan jalan yang melintasi kawasan hutan seluas 225 Ha.

"Kondisi tersebut membuka kesadaran bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa," kata Bambang.
Halaman Selanjutnya....