Ketua PP Muhammadiyah: Kualitas Demokrasi Indonesia Buruk, Mayoritas Disebabkan Oleh Pemangku Kebijakan Sendiri

Lebih lanjut, Dadang juga mengkritik wacana pembuatan Undang-Undang Pidana yang memberangus kebebasan berpendapat dan kritik kepada pejabat negara yang dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

"Oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi agenda utama bangsa, yaitu penegakan hukum. Aturan-aturan dan produk Undang Undang itu harus sesuai dengan kondisivitas nanti melajunya atau tergulirnya sistem demokrasi di Indonesia," kata Dadang.

"Biarkanlah yang berpendapat tanpa ada beban, dan juga orang-orang yang menyimpang betul-betul ditindak tanpa pilih bulu apakah itu kepolisian, kejaksaan, ataupun di pengadilan itu sendiri," imbuhnya.

"Saya kira ini menjadi perhatian kita bersama terutama tuan-tuan yang terhormat anggota DPR sebaiknya kita fokus untuk bisa mewariskan nilai-nilai demokrasi kepada anak cucu kita, keturunan kita yang akan datang. Biarkan Indonesia lebih maju, biarkan Indonesia lebih tertib dan kondusif lagi terhadap nilai-nilai kemanusian dan nilai kebangsaan kita," pesannya