Ketua MPR Dorong Ada Kajian soal Pentingnya Haluan Negara
Rabu, 23 Jun 2021, 06:10 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) mengkaji pentingnya Indonesia memiliki haluan negara. Hal itu diperlukan karena setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Fungsi GBHN digantikan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/6).
Selanjutnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyelenggaraan pembangunan nasional tersebut, tambah Bamsoet, ternyata menyisakan berbagai persoalan.
Persoalan tersebut, menurut dia, antara lain karakteristiknya yang cenderung terpusat pada eksekutif, dan besarnya potensi RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan.
"Karena visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih, belum tentu selaras dengan visi-misi presiden dan wakil presiden periode sebelumnya," kata Bamsoet.
Perlu Masukan
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, perlu masukan dari para mahasiswa hukum, apakah kondisi tersebut harus terus menerus dibiarkan. Sehingga Indonesia seperti kapal besar yang berlayar di tengah samudera tanpa memiliki kompas sebagai penunjuk arah.
Atau Indonesia membutuhkan haluan negara yang menjadi kompas, sekaligus bintang penunjuk arah pembangunan. "Untuk menghadirkan haluan negara, perlu perubahan terbatas terhadap konstitusi. Setidaknya berkaitan erat dengan dua pasal yang harus diselaraskan," ucapnya.
Bamsoet mengatakan perubahan tersebut, antara lain, penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN).
"Serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN," kata Bamsoet.
Bamsoet juga mendorong Permahi agar bisa membuat terobosan dalam bidang hukum. Misalnya dengan membuat aplikasi yang berisi edukasi seputar hukum, yang bisa diunduh masyarakat dari berbagai tipe gawai.
Melalui aplikasi tersebut, katanya masyarakat bisa mendapatkan berbagai pengetahuan tentang hukum, termasuk hukuman yang harus ditanggung apabila melakukan pelanggaran hukum. "Sebagai kalangan milenial, mahasiswa dikenal punya kreativitas tanpa batas yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama," kata dia.
Menurut Bamsoet, sebagai generasi terpelajar, mahasiswa juga harus menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Permahi harus bisa memanfaatkannya dengan cara melahirkan aplikasi digital mengingat saat ini perkembangan aplikasi digital sangat pesat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!