Ketimpangan Antar wilayah Picu Stagnasi Laju Pertumbuhan

JAKARTA - Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia dinilai menjadi faktor utama stagnasi laju pertumbuhan ekonomi di level lima persen belakangan ini. Guna mempersempit disparitas ekonomi tersebut, pemerintah perlu mendorong produktivitas pada berbagai sektor yang berpotensi memberikan kontribusi tinggi pada pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Ekonom UGM, Awan Santoso, mengemukakan untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi antarwilayah tersebut, program pembangunan mesti disebar secara merata, tidak hanya Jawa sentris. "Jadi itu kuncinya. Kalau mau pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi juga diikuti dengan penyebaran yang semakin rata, maka driver atau pendorongnya adalah ekonomi kerakyatan terutama UMKM dan koperasi," papar dia, di Jakarta, Kamis (11/4).

Menurut Awan, saat ini 96 persen lapangan kerja ada di sektor UMKM, namun tingkat pendapatannya masih relatif rendah. Padahal, mereka punya punya potensi kontribusi yang tinggi, tapi sayangnya tidak diimbangi imbalan yang tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang diperoleh hanya kecil dan harus dibagi ke banyak orang.

"Jadi, halhal seperti itulah yang menjadi sumber ketimpangan," jelas dia. Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal. Menurut dia, ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia selama 20 tahun terakhir masih tetap lebar. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa masih yang dominan dibandingkan pulau lainnya, yaitu mencapai 59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

"Disusul Sumatera 21 persen, Kalimantan delapan persen, Sulawesi enam persen, Bali dan Nusa Tenggara tiga persen, Maluku dan Papua tiga persen. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada shifting," ungkap Faisal, belum lama ini. Guna mengatasi ketimpangan tersebut, Awan menyatakan diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan meningkat.
Halaman Selanjutnya....