Keterangan Saksi Pemohon Banyak yang Tidak Relevan

JAKARTA - Sebagian besar keterangan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 banyak yang tidak relevan sehingga mudah dipatahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bahkan, kesaksian mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, berlangsung kurang dari 20 menit karena terkesan hanya menjelaskan definisi pejabat BUMN, bukan fakta kecurangan pilpres. Selain itu, seorang saksi yang telah didaftarkan, yakni aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, menolak bersaksi.

Pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6), seharusnya dihadirkan 15 saksi, namun pada perkembanganya hanya 14 saksi dan dua saksi ahli.

Sejumlah saksi yang diturunkan pemohon tampak kesulitan mempertahankan kesaksiannya dari pertanyaan termohon dan hakim MK. Seperti saksi pertama, relawan IT BPN, Agus Maksum, yang tidak bisa memastikan temuan NIK dan KTP yang mencurigakan ke lapangan atau tidak. Demikian pula saksi Idham Amiruddin yang bersaksi adanya NIK siluman, namun tidak tahu jika di provinsi yang ditemukan kejanggalan justru dimenangkan pasangan Prabowo-Sandi.

Sementara itu, berkali-kali hakim konstitusi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna menegur saksi Agus Maksum supaya tidak berpendapat dan cukup menjawab singkat serta jelas seluruh pertanyaan yang diajukan. Namun, sering kali Agus justru memaparkan hal yang dinilai tidak perlu oleh penanya dan memberikan pendapat.
Halaman Selanjutnya....