Ketegangan Politik di Korsel Memanas, Sidang Pemakzulan Pertama Tanpa Kehadiran Presiden Yoon Suk Yeol

SEOUL - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada hari Selasa (14/1), membuka sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas kegagalan penerapan darurat militer, tetapi segera menunda sidang pertama setelah pemimpin yang diskors itu tidak muncul.

Dikutip dari The Straits Times, penerapan darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade, setelah ia memerintahkan tentara untuk menyerbu Parlemen dalam upaya yang tidak berhasil untuk menghentikan anggota parlemen memberikan suara menentang penangguhan pemerintahan sipilnya.

Ia dimakzulkan segera setelah itu dan diskors dari tugasnya, tetapi sejak itu ia bersikap diam di kediaman presiden, menolak panggilan dari penyidik ??yang menyelidikinya atas tuduhan pemberontakan dan menggunakan tim keamanan presiden untuk melawan penangkapan.

"Sidang pertama dari lima sidang dimulai pukul 14.00 tetapi hanya berlangsung beberapa menit karena Yoon tidak hadir," kata juru bicara pengadilan.

Meskipun ketidakhadirannya, yang oleh timnya disalahkan karena alasan keamanan, memaksa penundaan prosedural, sidang akan tetap berlanjut tanpa Yoon, dengan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal 16 Januari.

Sidang tambahan telah dijadwalkan pada 21 Januari, 23 Januari, dan 4 Februari.

Delapan hakim pengadilan akan memutuskan dua masalah utama yaitu apakah pernyataan darurat militer yang dibuat oleh Yoon bersifat inkonstitusional dan apakah itu ilegal, yang mana keduanya dapat menjadi alasan untuk menguatkan pemakzulannya.

Enam dari delapan hakim harus memberikan suara mendukung pemakzulan Yoon agar ia dapat diberhentikan dari jabatannya.

Alasan Kuat

Tim hukum Majelis Nasional mengatakan di depan pengadilan sebelum persidangan dimulai pada 14 Januari, ada alasan yang sangat kuat untuk pemecatan langsung terhadap Yoon.

Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari sejak 14 Desember, saat menerima kasus tersebut, untuk membuat keputusannya.

Mantan presiden Roh Moo-hyun dan Park Geun-hye tidak muncul dalam persidangan pemakzulan mereka masing-masing pada tahun 2004 dan 2016-2017.

Pengacara Yoon berpendapat pengadilan harus memanfaatkan waktu 180 hari secara penuh – khususnya untuk memeriksa apa “yang menyebabkan diberlakukannya darurat militer”.

Pengacara Yoon berpendapat pengadilan harus memanfaatkan waktu 180 hari secara penuh – khususnya untuk memeriksa apa “yang menyebabkan diberlakukannya darurat militer”.

Upaya untuk menempatkan Korea Selatan di bawah kekuasaan militer untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade hanya berlangsung selama enam jam.

“Kasus pemakzulan ini hanya berfokus pada situasi darurat militer. Karena sebagian besar individu yang terlibat telah didakwa dan fakta-faktanya telah ditetapkan, sepertinya tidak akan memakan waktu lama,” kata pengacara Kim Nam-ju.

Para legislator juga memakzulkan pengganti Yoon pada bulan Desember, menambah ketidakstabilan politik di negara tersebut, dan penjabat presiden saat ini tampaknya enggan ikut campur dalam kebuntuan tersebut, sebaliknya mendesak semua pihak untuk merundingkan sebuah solusi.

Dalam penyelidikan kriminal paralel, tim gabungan penyidik ??dari Corruption Investigation Office (CIO) – yang sedang menyelidiki Yoon atas tuduhan pemberontakan – dan polisi sedang mempersiapkan upaya baru untuk menangkapnya.