Kesepakatan Global Pajak Digital Diterapkan 2023

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan kesepakatan internasional terkait pajak digital yang terdiri dari dua pilar akan diimplementasikan pada 2023. Pilar pertama akan memberikan solusi untuk mengatasi tantangan perpajakan dari digitalisasi ekonomi dan mengalokasikan hak pemajakan tanpa mendasarkan kehadiran fisik.

Sementara pilar kedua diterapkan untuk memastikan bahwa Perusahaan Multinasional (PMN) yang beroperasi secara internasional dengan kehadiran fisik membayar pajak dengan tarif minimum yang disepakati.

"Penerapan pilar pertama akan membuat Indonesia mendapatkan alokasi hak pemajakan atas penghasilan yang diterima PMN digital terbesar tanpa keharusan ada kehadiran fisik di Indonesia," kata Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama dalam webinar Menerka Arah Kebijakan Perpajakan Internasional Pasca Terbit UU HPP yang dipantau di Jakarta, Jumat (25/2).

Pilar pertama terdiri dari amount A dan amount B. Dimana amount a mendasarkan pengenaan pajak untuk PMN beromzet global di atas 20 miliar euro dan tingkat profitabilitas di atas 10 persen sementara amount B mendasarkan pungutan pajak pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's Length Principle/ALP).

"Dampaknya, penerimaan pajak yang berasal dari amount A akan bergantung pada jumlah PMN yang memiliki nexus di Indonesia, nilai revenue yang diperoleh PMN di Indonesia, dan tingkat profitabilitasnya," katanya.
Halaman Selanjutnya....