Kesenjangan

Pandemi Covid-19yang sudah berlangsung 11 bulan benar-benar memorak-porandakan berbagai sendi kehidupan. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis di bidang kesehatan saja, tetapi sudah menjadi krisis multidimensi.

Di bidang ekonomi, misalnya, banyak perusahaan tutup. Mereka tidak mampu menanggung beban operasional sementara penjualan jauh sekali menurun akibat melemahnya daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Hal itu terbukti terjadinya deflasi dalam beberapa bulan sepanjang 2020.

Organisasi nirlaba, Oxfam, dalam laporan terbarunya menyatakan pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat dunia karena yang miskin akan semakin miskin. Makin melebarnya kesenjangan kesejahteraan itu terjadi secara menyeluruh, hampir terjadi di semua negara.

Di negara-negara yang sebelum pandemi Covid-19 kesenjangannya sudah tinggi, tentu akan semakin timpang. Bagi kelompok yang paling miskin, diperkirakan butuh waktu lebih dari satu dekade untuk bisa memulihkan ekonominya. Akibat Covid-19 ini, dunia tidak akan kembali lagi ke titik sebelum pandemi menyerang.

Ini bukan masalah enteng. Ini masalah serius yang harus kita atasi bersama. Untuk itu, upaya-upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di muka bumi ini seperti yang terangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus tuntas pada 2030, harus diformat ulang. Karena tidak mungkin dalam waktu yang tersisa, hanya sembilan tahun dari sekarang, kita bisa menciptakan dunia tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, penduduk dunia yang hidup sehat dan sejahtera, dan tujuan-tujuan SDGs lainnya.

Presiden Joko Widodo sendiri mengakui bahwa pandemi Covid-19 membuat target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs semakin sulit tercapai. Pandemi telah memberikan dampak negatif untuk seluruh sektor. Bukan hanya di SDGs Indonesia saja yang sulit tercapai, SDGs di seluruh dunia juga akan sulit tercapai. Tantangan mencapai target SDGs semakin berat. Pandemi mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian yang memperkeruh capaian SDGs.

Meski semakin sulit memenuhi target SDGs, bukan berarti targetnya diturunkan. Pemerintah harus bisa menciptakan terobosan baru. Inovasi harus terus dikembangkan secara maksimal, misalnya bekerja sama dengan peneliti, akademisi, dan institusi karena mereka mempunyai keunggulan masing-masing.

Berharap pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepertinya mustahil. PEN 2020 yang menelan anggaran hampir 700 triliun dan di 2021 sebesar 256 triliun rupiah, ternyata hanya bisa untuk menyambung hidup masyarakat bawah, belum mampu meniadakan kemiskinan seperti tujuan pertama SDGs. Pemerintah butuh dana jauh lebih besar dari itu untuk memenuhi target SDGs. Melakukan hak tagih piutang negara dari BLBI bisa menjadi salah satu opsi yang dilakukan pemerintah. Sampai saat ini hak tagih tersebut masih aktif karena Presiden belum pernah menghapusnya. n