Kesejahteraan Rakyat - Kekayaan RI Belum Dibagi Merata

Diminta terpisah, pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, pemerintah harus fokus pada pemerataan dan distribusi aset, jangan sampai dimonopoli oleh kroni. Selain itu penanganan stunting harus diperbaiki.

"Masalah pemerataan dan redistribusi aset sudah menjadi isu nasional dan sangat penting untuk diperbaiki karena merupakan salah satu magnet politik 2024. Ini penting untuk terus diperjuangkan pada saat fenomena monopoli kekuasaan dan politik kroni kian menguat khususnya dalam manajemen aset pembangunan," kata Surokim.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan kalau distribusi aset di Indonesia tak merata dan dikuasai kroni. "Tidak heran apabila tercipta persaingan pasar yang tidak sehat," katanya.

Pasar yang tidak sehat itu misalnya industri kelapa sawit dan turunannya akan tercipta oligopoli. Artinya, pertama produk yang beredar hanya terbatas dari mereka saja, pemain baru lebih sulit masuk. Selain itu, harga ditentukan kelompok oligarki itu saja sehingga Pemerintah sulit mengendalikan harga.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha mengakan kunci dari pemerataan distribusi aset itu adalah pemerintah sendiri. "Tugas Pemerintah memaksa oligarki berbuat yang baik dan menghukum yang jahat. Tugas Pemerintahlah yang mendistribusikan kesejahteraan," katanya.