Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Kepentingan Buruh dan Pengusaha

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Kenaikan tersebut merupakan penjumlahan dari besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengungkapkan, formula kenaikan UMP ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pengumuman resmi kenaikan UMP telah dilakukan 1 November.

Mengenai angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi komponen pembentuk kenaikan UMP 2019 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS ini inflasi 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. Jadi, angka kenaikan 8.08 persen merupakan kombinasi angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan UMR memang sangat dinanti kalangan buruh karena kebutuhan dan inflasi terus meningkat. Jadi upah tiap bulan dianggap tidak layak lagi. Tetapi, bagi kalangan pengsuaha, ini menambah beban baru perusahaan. Pengusaha tidak bisa menolak atau membatalkan. Penguhana hanya bisa meminta penundaan. Itu pun dengan berbagai syarat.

Maka, ketika pemerintah berencana menaikkan UMP, pengusaha minta serikat buruh tidak menuntut UMP 2019 terlalu besar. Hal ini menanggapi tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta pemerintah menaikkan UMP 2019 hingga 25 persen. Angka ini dinilai melebihi kemampuan pengusaha karena kondisi ekonomi tengah lesu.

Angka ini juga jauh di atas kenaikan yang telah ditetapkan sebesar 8,03 persen. Presiden KSPI, Said Iqbal, menolak kenaikan UMP 8,03 persen karena akan membuat daya beli buruh jatuh. Sebab harga barang seperti beras, telur ayam, transportasi, listrik, hingga sewa rumah, naik lebih dari 8,03 persen.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top