Kepentingan Buruh dan Pengusaha

Dalam proses kenaikan UMP atau UMPR, banyak provinsi mengacu ke DKI Jakarta dan sekitarnya yang dikenal sebagai daerah industri seperi Bekasi, Karawang, dan Tengerang. Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2019 sebesar 3.940.973. Upah tersebut naik sekitar 300 ribu dari 3.648,035. Penetapan diumumkan Pelaksana Harian Gubernur DKI Jakarta, Sekda Saefullah pada 1 November lalu karena Gubernur Anies Baswedan sedang ke Argentina.

Sebelum penetapan, Anies Baswedan menjanjikan kenaikan UMP kepada para pekerja dan subsidi lewat kartu pekerja. Anies mengatakan, bila UMP tidak sesuai dengan ekspektasi buruh, Pemprov telah menyiapkan solusi dengan meringankan biaya hidup di Jakarta. Kartu Pekerja memfasilitasi buruh naik bus Transjakarta gratis dan subsidi pangan. Tapi belum direalisasikan.

Semua menyambut baik kenaikan UMP karena dalam situasi ekonomi relatif sulit, pemerintah tetap konsisten menjalankan undang-undang dengan menaikkan UMP. Tentu ini cukup berat bagi pemerintah dan pengusaha, namun semua bertumpu pada kepentingan dan kesejahterana kaum buruh. Karena itu ketika kenaikan terealisasi, hendaknya disyukuri sebagai perhatian serius pada pekerja.

Namun, kaum buruh juga harus memahami berbagai kesulitan pengusaha dalam menjalankan roda industri dan usaha. Tidak sedikit pengusaha terpaksa harus menerima kenaikan UMP 2019 karena memang tidak bisa mengelak.

Dalam konteks dua kepentingan pengusaha dan buruh, maka kenaikan UMP 2019 harus dianggap sebagai solusi bersama. Jadi, jika di sutau provinsi ada sejumlah pengusaha yang mengajukan keringan atau penundaan, semata memang kemampuan mereka yang tak bisa langsung memenuhi keputusan tersebut. Semoga buruh bisa meningkat kesejahteraannya dan pengusaha tetap mampu menggerakkan roda industri. Dengan begitu, masa depan dunai pekerja dan pengusaha makin baik.