Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik Lahirkan Kebijakan Inklusif

JAKARTA - Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, kepemimpinan perempuan di sektor publik sebagai pengambil kebijakan publik sangat penting. Hal tersebut dapat mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif.

"Penting terutama bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan yang mempromosikan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua," ujar Lisa, saat memberikan sambutan dalam agenda "Women in Government Forum" di Jakarta, Kamis (25/4).

Dia menyebut, kesenjangan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan publik menyebabkan masih banyaknya regulasi atau kebijakan yang bias gender dan netral gender. Di sektor ASN saja, jumlah perempuan yang menempati posisi tinggi masih sedikit, padahal jumlah ASN didominasi oleh perempuan.

"Bahkan dalam posisi JPT Utama saat ini, hanya terdapat tiga perempuan (BPS, BMKG, dan BPOM)," jelasnya.

Lisa mengungkapkan, untuk dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan karier, perempuan membutuhkan dorongan dari kebijakan-kebijakan yang afirmatif. Upaya ini diperlukan mengingat perempuan sering kali harus dihadapkan pada situasi yang kurang mendukung.
Halaman Selanjutnya....