Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik Lahirkan Kebijakan Inklusif

Dia menambahkan, kondisi tersebut disebabkan tidak hanya karena kebijakan atau peraturan yang belum responsif gender atau karena norma, tradisi dan budaya yang ada di lingkungan. Perempuan juga belum mendapat dukungan untuk memasuki dunia kerja.

"Mendorong peningkatan persentase perempuan yang lebih tinggi di sektor publik memberikan dampak terhadap peningkatan kesetaraan gender di ranah publik, penurunan pelanggaran hak asasi manusia, dan menghapuskan pelanggaran hak atas integritas pribadi perempuan oleh aparat negara," terangnya.

Dia menerangkan, saat ini diketahui ketimpangan gender di Indonesia masih cukup tinggi meskipun terus menerus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan masih jauh tertinggal dari laki-laki dan adanya kesenjangan upah cukup tinggi.

"Perempuan juga masih dihadapkan pada isu beban ganda dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, termasuk isu glass ceiling dan sticky floor yang menghambat karier dalam pekerjaan mereka," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, indeks ketimpangan gender tahun 2018 sebesar 0.499, dan tahun 2022 menurun menjadi 0.459. Pada dimensi pasar tenaga kerja, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan sebesar 54,42 persen dibanding TPAK laki-laki sebesar 83,98 persen.