Kepala Daerah Terjerat Korupsi agar Kooperatif

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta dua kepala daerah yakni Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Walikota Blitar, Samanhudi Anwar, untuk kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengindar dari pemeriksaan justru mempersulit penuntasan kasus. Biar proses hukum yang menjawab semuanya.

"Kami minta siapa pun, khususnya kepala dan pejabat daerah yang sedang terjerat kasus hukum, untuk kooperatif. Lebih baik bekerja sama dengan aparat penegak hukum daripada menghindar," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Bahtiar, di Jakarta, Jumat (8/6). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga kata Tjahjo dalam beberapa kesempatan selalu minta para kepala daerah yang sedang terkena masalah hukum agar kooperatif. Semakin tidak kooperatif, justru akan mempersulit. Lebih baik mempercayakan semuanya kepada proses hukum yang berjalan.

Andai pun merasa tak bersalah, biar pengadilan yang memutuskan. Sekarang agar masalah hukum cepat selesai, lebih baik kooperatif. "Kami sendiri, Kemendagri dalam posisi mendukung kerja aparat penegak hukum," katanya. Menurut Bahtiar, dalam fenomena kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, sangat diperlukan kontrol dari masyarakat untuk mencegah korupsi.

Kontrol masyarakat ini dapat berjalan melalui sistem eplanning. Meski tak menjamin korupsi dapat berhenti setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan. Jika e-p lanning dilakukan semua akan lebih transparan. "Setidaknya ini ada upaya meminimalisir karena ada kontrol di masyarakat. Kunci intelnya KPK ya masyarakat," kata Bahtiar.

Pihak Kemendagri sendiri lanjut Bahtiar sudah membuat sistem untuk inspektorat daerah. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan KPK. Meski demikian masih saja banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Padahal Mendagri juga sering mengingatkan agar semua pemangku kebijakan hati-hati dan memahami area rawan korupsi.
Halaman Selanjutnya....