Kepala Badan Pangan Nasional Harus Berani Berantas Para Mafia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (21/2), di Istana Negara, melantik Direktur Utama RNI, Arief Prasetyo Adi, sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dan Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas.

Arief yang lahir di Palangkaraya, 27 November 1974 itu, lebih banyak berkarier di perusahaan retail modern sebelum terakhir dipercaya sebagai Direktur Utama RNI sejak 2020 lalu.

Pengamat Pertanian, Said Abdullah berharap Kepala Badan Pangan Nasional bisa menjalankan amanat Peraturan Presiden dan Undang-Undang Pangan guna mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Menurut Said, menumpuknya persoalan pangan selama ini karena terlalu besarnya kuasa pengusaha dan pasar atas pangan yang ada serta banyaknya pemburu rente yang bisa mempengaruhi kebijakan.

"Ini yang tak kunjung selesai, sehingga tata kelola pangan menjadi amburadul. Impor tidak turun-turun, justru naik terus," tegasnya.

Badan Pangan memiliki tugas yang berat, terutama pimpinannya harus mampu membebaskan diri dari kepentingan kelompok ini.

"Orientasinya harus pada upaya penguatan sistem pangan dan tata kelola importasi pangan. Tidak boleh dikuasai para mafia ini," papar Said.

Salah satu yang perlu dilakukan saat ini mengelola dan stabilisasi harga dan pasokan pangan yang lagi bergejolak. Jangan sampai praktik kartel dan penimbunan terus berjalan.

"Itu saya kira jadi salah satu tugas mendesak yang perlu ditangani," kata Said.

Badan Pangan Nasional, katanya, tidak boleh kalah sama kelompok kartel apalagi membantu mereka dengan kebijakan.

Tidak Ringan

Pengamat Sosial Ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan Badan Pangan Nasional, dalam konteks pertahanan negara sesungguhnya memikul beban dan tanggung jawab yang tidak ringan. Apalagi dalam konteks menghadapi situasi volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) yang membuat tidak ada strategi yang baku dan terpola yang bisa dijalankan dengan tepat.

"Hal ini juga membuat strategi menjaga kedaulatan pangan nasional variabelnya kian kompleks dan kadang-kadang butuh strategi yang out of box. Perubahan yang kadang dan serba mendadak dan drastis juga menuntut antisipasi manajemen strategis dan taktis yang efektif dan efisien," kata Surokim.

Badan Pangan Nasional harus menjadi badan penjaga kedaulatan pangan nasional yang bisa diandalkan berada di garda depan untuk menjaga muruah negara agar situasi nasional kondusif. Perlu ikhtiar yang superserius dan berkelanjutan menjaga kedaulatan pangan termasuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal, teknis dan nonteknis yang sering menjadi faktor laten dalam menjaga dan mengendalikan situasi pangan nasional.

"Dalam konteks ini, menajemen modern tidak hanya perlu mengembangkan policy dan tindakan yang sifatnya kuratif, tetapi juga preventif yang lebih akurat dan presisi sehingga ketersediaan bahan pangan senantiasa aman, terjamin dan tidak mematik gejolak nasional," tutupnya.