Kenaikan Tarif Ditunda, Dampak Perang Dagang Tetap Berjalan

JAKARTA - Kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk menunda kenaikan tarif bagi ekspor Negeri Tirai Bambu itu dinilai tidak secara otomatis akan menghentikan dampak perang dagang pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Brawijaya Malang, Aswin Ariyanto Azis, menilai kesepakatan antara dua Raksasa Ekonomi Dunia itu hanya bersifat menunda eskalasi perang tarif. "Jadi, ini sebenarnya hanya penundaan eskalasi perang dagang, bukan penghentian perang dagang. Perang dagang yang berkelanjutan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global terutama pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan AS," ungkap dia, ketika dihubungi, Minggu (2/12).

Sementara itu, lanjut Aswin, permintaan ekspor komoditas Indonesia dari Tiongkok akan menurun dan memukul kinerja eksportir nasional. Jadi, dampak perang tarif itu akan tetap terasa terutama bagi konsumen di AS dan Tiongkok. Konsumen Tiongkok harus membayar lebih mahal untuk barang yang diimpor dari AS, begitu pula sebaliknya.

Seperti dikabarkan, pertemuan Presiden AS, Donald Trump, dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada forum G20, di Buenos Aires, Argentina, Sabtu (1/12), menghasilkan keputusan penundaan kenaikan tarif pada produk ekspor Tiongkok senilai 200 miliar dollar AS yang sebelumnya dijadwalkan pada 1 Januari 2019.

"Gencatan senjata" yang ditandai dengan penundaan kenaikan tarif impor AS dari 10 persen menjadi 25 persen itu akan diberlakukan selama 90 hari. Aswin menilai perang dagang sebenarnya merugikan konsumen di AS maupun Tiongkok. Negara yang tidak terlibat, seperti Indonesia, bisa diuntungkan kalau misalnya konsumen di AS lantas beralih memilih barang impor dari Indonesia ketimbang dari Tiongkok.
Halaman Selanjutnya....