Kenaikan Bunga Jangan Sampai Tekan Sektor Riil

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, terutama memperbaiki defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, mesti menggunakan kombinasi kebijakan moneter dan sektor riil yang berimbang.

Untuk itu, kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,75 persen yang berpotensi diikuti kenaikan bunga kredit, harus diantisipasi agar tidak berdampak negatif pada kinerja sektor riil.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan keputusan BI menaikkan bunga acuan untuk menjaga pelarian modal asing (capital outflow) semestinya juga mempertimbangkan dampaknya bagi sektor riil.

"Harus mengantisipasi dampak suku bunga ke sektor riil, karena pengusaha tidak terlalu happy kalau suku bunga tinggi, terutama industri manufaktur," ujar dia, di Jakarta, Jumat (28/9).

Menurut dia, pelaku industri manufaktur akan cenderung wait and see dalam merespons kenaikan bunga acuan BI itu. Sebab, kalangan industri menilai kenaikan itu juga akan menaikkan bunga kredit, sehingga biaya produksi membengkak.

Akibatnya, mereka akan memilih menunda ekspansi. Hal ini akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Bhima menilai pertumbuhan industri manufaktur akan sulit mencapai angka lima persen.

Dengan kenaikan sebesar itu, bisa jadi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, lanjut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal II-2018 mencatat bahwa industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB), yakni 19,83 persen.

Oleh karena itu, apabila industri manufaktur terhambat, akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Bhima mengatakan pemerintah Indonesia saat ini memang menghadapi situasi dilematis. Kenaikan suku bunga yang menjadi senjata untuk menarik investor asing, namun menjadikan kondisi makin sulit bagi pengusaha domestik.

"Apabila BI tidak menaikkan suku bunga supaya sektor riil tidak kena, pilihan bagi pemerintah adalah menggerus cadangan devisa untuk melakukan intervensi untuk menjaga kurs rupiah," jelas dia.

Ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, menambahkan, selain kebijakan moneter, pemerintah juga mesti segera mengeksekusi kebijakan pengendalian impor dan kemandirian ekonomi nasional untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan.

"Namun, untuk mengendalikan impor tetap harus hati-hati. Jangan sampai bahan baku yang dikendalikan terlal u ketat sehingga malah menjadi kontraproduktif bagi pertumbuhan industri pemakainya," kata dia.

Menurut Heri, sebaiknya yang dikendalikan adalah kelompok barang yang bersifat tersier atau barang mewah. Dia juga mengingatkan pemerintah jangan sampai kecolongan dengan barang-barang impor yang biasanya dijual secara online atau e-commerce. ahm/WP