Kemlu RI terus Dorong Peran Perempuan sebagai Negosiator dan Mediator Perdamaian di Asia Tenggara

Dalam dialog tersebut, 6 anggota Steering Committee SEANWPNM juga berkesempatan membagikan pengalamannya sebagai negosiator dan mediator perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Shadia Marhaban (Indonesia), salah satu anggota Steering Committee yang memiliki latar belakang sebagai anggota tim negosiasi perdamaian Aceh, misalnya, menjelaskan bahwa implementasi dari sebuah kesepakatan perdamaian merupakan kunci peningkatan kiprah perempuan, yang ditindaklanjuti dengan penyediaan anggaran khusus bagi program-program perempuan.

Sementara itu, Lilianne Fan (Malaysia) yang memiliki pengalaman di bidang dampak krisis pasca konflik menyampaikan bahwa pelajaran berharga yang diperoleh dari menangani isu Rohingya adalah pentingnya mendengarkan, mengamati, dan tidak menghakimi mereka yang terdampak konflik. Ia juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan tidak dipolitisasi dan tidak dimanfaatkan sebagai bargaining tool dalam negosiasi.

Masih terkait konflik di Myanmar, Dr. Emma Leslie (Kamboja), Executive Director of the Centre for Peace and Conflict, memberikan gambaran tentang kompleksitas konflik yang harus dihadapi dengan pendekatan multi-faceted oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk oleh perempuan. Pelajaran yang bisa diambil dari isu Myanmar adalah bagaimana merealisasikan power-sharing diantara berbagai actors, termasuk generasi muda perempuan, dan mentransformasikan negara tersebut ke arah yang lebih baik.

Prof. Miriam Coronel-Ferrer (Filipina) sebagai Chair of the Government Panel dalam negosiasi dan penandatanganan the Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB) dengan the Moro Islamic Liberation Front (MILF) berpendapat bahwa konflik yang sedang berlangsung di Myanmar memerlukan upaya tercapainya power-sharing di antara sub-national dan national element tanpa meninggalkan peran perempuan.
Halaman Selanjutnya....