Kemiskinan Tak Berubah Dalam Satu Dekade

JAKARTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan, angka Kemiskinan di Ibukota tak berubah dalam satu dekade terakhir. Angka Kemiskinan itu mencapai 3,77 persen dari total penduduk Jakarta yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Namun, angka Kemiskinan di Jakarta ini masih terbilang paling rendah dibanding kota lainnya.

"Walaupun angkanya terendah di nasional, tapi sepuluh tahun terakhir, mulai dari 2007 sampai 2017 tidak mengalami penurunan sama sekali. Angka kemiskinan di Jakarta Per maret 2017 mencapai 3,77 persen," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Untuk itu, pihaknya akan melakukan beragam terobosan untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Salah satunya, kata Sandi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dia menganggap, pendekatan kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini belum bisa menurunkan angka kemiskinan di Jakarta.

"Ini kita harus ubah pada lima tahun ke depan. Lembar baru bahwa program kita adalah memfokuskan pada pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dengan pendidikan dan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat, kita harapkan angka kemiskinan bisa kita turunkan selama lima tahun ke depan," katanya.

Sebagai ibukota negara, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Jakarta masih terbilang kecil dibanding ibukota negara lainnya di dunia. Saat ini, ekonomi di Jakarta baru masuk 16 besar. Pihaknya akan menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jakarta bisa mencapai 10 besar di dunia. Imbasnya, diharapkan angka kemiskinan semakin menurun.

"Jadi kita harus turunkan angka kemiskinan secara signifikan dengan trobosan-trobosan kebijakan yang insyaallah bisa memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan," ucapnya lagi.

Dalam mengentaskan kemiskinan di ibukota ini, pihaknya berkoordinasi dengan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Dia akan menggunakan basis data terpadu agar setiap warga miskin bisa disisir secara berkala.

"Kita bawa Jakarta Smart City juga. Kita ingin mendapat peta kemiskinan Jakarta, ada dimana saja. Cocok juga dengan temuan kemarin yang secara anekdot menemukan ada ibu meminta-minta tapi memiliki uang 23 juta rupiah dan perhiasan emas dan sebagainya, itu bisa kita bidik. Karena data-data kemiskinan kita sudah by name by address," tuturnya.

Dari data yang diterimanya, Ibukota negara juga memiliki masalah ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Angka koefisien gini ratio di Jakarta mencapai 0,413 persen. Angka ini menunjukan bahwa orang kaya semakin kaya, tapi orang miskin tak pernah bisa naik level. Dia bertekad akan memprioritaskan penggunaan APBD DKI untuk kalangan marjinal.

"Jadi kita harus ubah sesuatu pendekatan yang berbeda. Makanya kemarin dianggaran kami, fokus kita kepada kaum miskin, kaum marjinal. Fokus kita pada pendekatan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro. fokus kita memastikan adanya pendidikan dan kesehatan yang lebih baik," jelasnya.pin/P-5