Kemenlu Dorong Perwakilan RI Galang Investasi Infrastruktur

?JAKARTA - Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, mengemukakan bahwa sejak saat ini hingga masa mendatang, Indonesia memerlukan investasi infrastruktur dengan nilai yang luar biasa besar. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengundang semua pihak, termasuk investor asing, untuk berpartisipasi dalam pengadaan infrastruktur di Indonesia.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Abdul Kadir Jailani selaku Dirjen Aspasaf dalam sambutan pembukaan lokakarya Pemanfaatan PPP Book pada Pemasaran Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Jakarta, Rabu (2/11) pekan lalu.

"Sebagai agen pemerintah Indonesia, perwakilan RI perlu mengambil peran sebagai pihak yang menjembatani calon investor asing yang potensial dengan penanggung jawab proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," tutur dia seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Sabtu (5/11).

Untuk memainkan peran tersebut, ujar Dirjen Aspasaf lebih lanjut, sudah seharusnya Perwakilan RI memiliki pemahaman yang bulat tentang peluang pemodal asing untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia melalui proyek-proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership).

Lokakarya tersebut mendatangkan lima orang pakar dari berbagai bidang yang berkaitan sebagai narasumber. Mereka ialah Sri Bagus Guritno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan (PPP) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Novie Andriani juga ahli dari Kementerian PPN/Bappenas; Fikry Cassidy, Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerja Sama Internasional Kementerian Perhubungan; Agus Sulaeman, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR; dan Rahardjo Siswohartono dari Kemeninves/BKPM.

Sri Bagus Guritno menjelaskan ihwal skema dan tahapan KPBU serta bagaimana diplomat Indonesia dapat mempromosikan proyek KPBU kepada para investor di luar negeri. Selanjutnya, Novie Andriani menguraikan bagaimana perwakilan RI dapat memanfaatkan PPP Book untuk mempromosikan proyek-proyek KPBU di luar negeri. Dokumen yang memang hanya disusun dalam Bahasa Inggris itu merupakan panduan komprehensif proyek-proyek KPBU yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Sedangkan Fikry Cassidy dan Agus Sulaeman, masing-masing menjabarkan proyek-proyek KPBU yang Kemenhub dan Kementerian PUPR menjadi penanggungjawabnya, baik yang siap ditawarkan maupun yang sedang berada dalam proses persiapan namun segera siap ditawarkan.

Adapun Rahardjo Siswohartono, yang memiliki pengalaman bertugas di Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York dan Tokyo, membagikan kiat-kiat praktis yang dapat dijalankan Perwakilan dalam upaya menggandeng calon investor di luar negeri.

Pada kesempatan itu Sesditjen Aspasaf, Trisari Dyah Paramita, menyampaikan ucapan selamat kepada Kemenhub yang pada 31 Oktober lalu meneken kontrak dengan konsorsium investor dari Indonesia dan Jepang untuk pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi dengan skema KPBU. Adapun nilai investasinya mencapai 1,98 triliun rupiah.

Proyek tersebut akan menjadi fasilitas pengujian terbesar di Asia tenggara untuk standar keamanan dan emisi produk kendaraan bermotor. Proyek itu merupakan salah satu bukti bahwa partisipasi investor asing dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU adalah sesuatu yang realistis dan dapat diwujudkan.

Trisari juga menyampaikan bahwa kedepannya Kemenlu RI bersama perwakilan RI akan bahu membahu memfasilitasi kegiatan investor gathering untuk mempromosikan proyek-proyek KPBU yang siap ditawarkan di negara target yang potensial.

Lokakarya tersebut melibatkan 55 orang yang terdiri dari kepala perwakilan dan diplomat Indonesia di negara target sumber investasi, wakil-wakil Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Kawasan Asia Pasifik dan kalangan internal Kemenlu.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kemenlu untuk menjadi bagian dari solusi bagi pengadaan infrastruktur di tanah air melalui skema pembiayaan inovatif. I-1