Kemenhub Dorong Pecepatan Proses KPBU

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong akselerasi proses pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengembangkan infrastruktur transportasi nasional. Pelibatan swasta tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di seluruh Indonesia di tengah keterbatasan pendanaa dari APBN.

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono mengungkapkan sejumlah tantangan pelaksanakan KPBU di Indonesia seperti skema tersebut masih baru dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). "Terkait hal itu guna mempercepat proses KPBU, kami telah mengajukan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang simplifikasi proses pelaksanaan KPBU di Lingkungan Kementerian Perhubungan," kata Djoko di Jakarta, Rabu (6/10).

Dia menambahkan sejumlah infrastruktur perhubungan yang sukses dikerjasamakan melalui skema KPBU meliputi proyek perkeretapian Makassar - Pare-Pare di Sulawesi Selatan, Bandara Komodo Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Patimban Subang di Jawa Barat, dan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara di Gorontalo.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan ada tiga alasan pemerintah membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta. Pertama yaitu adanya keterbatasan APBN. Kedua, bisa menjadi sumber pendapatan negara atau PNBP. Terakhir, adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan Budi, selain sebagai tempat naik dan turun penumpang, nantinya infrstruktur transportasi seperti terminal bus, juga akan dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk keperluan lain, diantaranya sebagai tempat olahraga, tempat pertemuan, hotel, working space, atau keperluan lain. Ini menjadi peluang bagi sektor swasta saat mengelola terminal ke depannya.