Kemendikbudristek: Guru Jadi Prioritas Kebijakan Merdeka Belajar
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Temu Ismail, dalam siaran Silaturahmi Merdeka Belajar, secara daring, Jumat (4/10).
Foto: muhammad marupJAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Temu Ismail, menyatakan guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar. Dari 26 episode kebijakan, 16 diantaranya terkait dengan guru dan tenaga kependidikan.
"Ini mengartikan betapa pentingnya guru dan tenaga pendidikan dalam dunia pendidikan melalui berbagai program prioritas," ujar Temu, dalam siaran Silaturahmi Merdeka Belajar, secara daring, Jumat (4/10).
Dia menerangkan, pihaknya berkomitmen menjadikan profesi guru menjadi lebih bermanfaat, bermartabat, dan membanggakan. Guru didorong menjadi pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan serta menghidupkan semangat gotong-royong dalam menciptakan ekosistem belajar.
"Banyak sekali program-program yang sudah disusun dikembangkan dan tentunya semua program itu berfokus prioritas pada guru dan tenaga pendidikan yang tujuannya antara lain meningkatkan kompetensi," jelasnya.
Temu mengungkapkan, guru mempunyai kompetensi yang harus dikuasai mulai dari bidang profesional, kompetensi pedagogik, sosial, dan pribadi. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, guru mempunyai standar baik minimal kualifikasi, kompetensi, dan legalitas sebagai profesi.
Dia menambahkan, terkait kompetensi terdapat program Guru Penggerak. Lulusan guru penggerak mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah pengawas sekolah. "Sehingga berdampak kepada hal-hal lain mungkin sejahteraan karir dan sebagainya kesejahteraan guru," katanya.
Temu menerangkan, ada juga Platform Merdeka Mengajar yang mendorong peningkatan kompetensi melalui kolaborasi antar guru. Sebelumnya, peningkatan pengembangan kompetensinya dilaksanalan di tingkat pusat sehingga memakan waktu dan biaya.
"Platform Merdeka Mengajar menyediakan berbagai konten dan substansi praktik baik yang kami kembangkan maupun dari guru yang mungkin mempunyai praktik baik," ucapnya.
Dia menekankan, pemerintah sedang menggelar rekruitmen guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini sudah ada lebih dari 774.000 guru ASN dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Di tahun 2024 pun saat ini dibuka formasi sebetulnya 419.000 lebih untuk tahun 2024 saat ini saat ini sedang proses pendaftaran," tuturnya.
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
Berita Terkini
- Gerak Cepat, Gulkarmat Kerahkan 75 Personel Padamkan Rumah yang Terbakar di Kampung Bahari
- Beijing Kecam Tindakan Pemerintah AS yang Batasi Visa Pejabat Hong Kong
- Mengagetkan Cawagub DKI Suswono Tidak Bisa Mencoblos di Pilkada Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya
- Waspada yang Akan Bepergian, Hujan Ringan hingga Deras Disertai Petir Mengguyur Indonesia Pada Sabtu
- Rute baru Kereta Cepat Whoosh