Kemendikbud Perlu Perbaiki Pola Komunikasi ke Publik

Meski begitu Itje meminta Kemendikbud untuk lebih tegas dan cepat dalam monitoring dan inspeksi dalam pelaksanaan POP. Adanya keterlibatan lembaga akuntan eksternal dalam pelaksanaan juga membuat POP lebih terjamin menjaga keuangan negara untuk program tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mencatat proses verifikasi terhadap organisasi penerima bantuan POP kurang memadai. Dia mencontohkan terdapat satu organisasi yang juga mempunyai yayasan mengajukan proposal untuk yayasannya mengikuti POP. ruf/N-3