Kemendagri-KPK Pacu "E-Planning"

Berulangnya kasus operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah mendorong Kemendagri dan juga KPK untuk meminta daerah menerapkan sistem elektronik dalam setiap proyek.

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk terus mendorong daerah menerapkan eplanning. Sebab masih ada beberapa daerah yang belum menerapkan itu. Sistem oinnle dalam tata kelola pemerintahan sedikit banyak bisa meminimalisir praktek kongkalikong.

"Kami sudah rapat dengan KPK dan Deputi Pencegahan KPK pada tahap pertama ini akan memfokuskan pada 20 provinsi dan 500 kota dan kabupaten yang belum menerapkan e- planning dengan benar termasuk beberapa provinsi yang kemarin KPK masuk berikan supervisi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (26/9).

Tjahjo mencontohkan, provinsi Banten, adalah daerah yang disupervisi KPK. Tapi, ternyata bobol juga. Tetapi, jika melihat apa yang terjadi di Cilegon misalnya, atau daerah lain yang kepala daerahnya kena jaring operasi tangkap tangan atau OTT, bukan sistem yang salah, tapi kembali lagi ke pribadi orangnya.

"Banten juga sudah masuk ya melakukan supervisi, bobol juga. Soal ada masalah satu dua jangan salahkan sistemnya. Salahkan orangnya," kata Tjahjo. Ia sendiri sebagai Mendagri, mengapresiasi kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Termasuk terkait dengan OTT yang dilakukan komisi anti rasuah itu di beberapa daerah. Setidaknya, kata dia, OTT KPK bisa dimaknai positif. Bahkan pemerintah merasa terbantu dengan gebrakan KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi di daerah.

Karena memang pemerintahan Jokowi ingin mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bebas dari praktek korupsi. "KPK mampu untuk memahami keinginan kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujarnya. Tapi memang, kata dia, pengawasan melekat harus terus ditingkatkan.

Fungsi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP mesti diperkuat. Selain itu, diperlukan orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah yang baru terpilih. Termasuk orientasi bagi para anggota DPRD. Itu sudah berjalan. Bahkan melibatkan KPK. "Ini langkah-langkah dan upaya sampai teken fakta integritas dengan Bapak Presiden mengingatkan terus hatihati ini uang rakyat baik APBN sampe dengan bantuan desa harus digunakan sebailk-baiknya sesuai dengan mekanisme," katanya.

Sementara terkait adanya pandangan dengan banyak OTT, proses pemilihan langsung kepala daerah perlu ditinjau ulang, Tjahjo tak sepakat. Menurut dia, bukan sistem yang salah. Tapi lebih pada pribadi kepala daerah itu sendiri. Sistem pemilihan langsung sudah benar. Rakyat diberi daulat.

"Sistemnya tidak salah, sistemnya sudah benar dengan dipilih langsung oleh rakyat. Amanah. Dari rakyat kalau ada satu dua yang kena OTT jangan salahkan sistemnya dong. Itu saja," kata dia. Mengenai adanya pandangan biaya politik yang mahal jadi biang keladi kepala daerah korupsi, menurut Tjahjo tak sepenuh benar. Sebab beberapa partai, melakukan seleksi tanpa mahar.

Sistem Elektronik Sebelumnya Deputi Bidang Pencegahan KPK di Kantor Kemendagri mengatakan, Pahala Nainggolan mengatakan, penerapan penganggaran dan perencanaan dengan sistem elektronik atau e-budgeting dan e-planning oleh pemerintah daerah di Indonesia baru sebesar 42 persen. Padahal, kewajiban penggunaan sistem elektronik telah ditetapkan sejak September 2016.

Menurut Pahala, minimnya jumlah daerah yang menerapkan sistem elektronik dalam penganggaran dan perencanaan program dapat berarti banyak hal. Misalnya banyak daerah yang belum siap menerapkan sistem elektronik karena mereka jadi sulit 'bermain' anggaran. "Karena mungkin beberapa membaca 'wah, ini susah nih kalau terjadi beneran, nitipnitip (proyek) akan susah.' Kita sih positif melihat kalau e-planning masih kurang dari setengah berarti efektif sebenarnya," ujar Pahala. ags/AR-3