Kemendagri-KPK Pacu "E-Planning"

Karena memang pemerintahan Jokowi ingin mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bebas dari praktek korupsi. "KPK mampu untuk memahami keinginan kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujarnya. Tapi memang, kata dia, pengawasan melekat harus terus ditingkatkan.

Fungsi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP mesti diperkuat. Selain itu, diperlukan orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah yang baru terpilih. Termasuk orientasi bagi para anggota DPRD. Itu sudah berjalan. Bahkan melibatkan KPK. "Ini langkah-langkah dan upaya sampai teken fakta integritas dengan Bapak Presiden mengingatkan terus hatihati ini uang rakyat baik APBN sampe dengan bantuan desa harus digunakan sebailk-baiknya sesuai dengan mekanisme," katanya.

Sementara terkait adanya pandangan dengan banyak OTT, proses pemilihan langsung kepala daerah perlu ditinjau ulang, Tjahjo tak sepakat. Menurut dia, bukan sistem yang salah. Tapi lebih pada pribadi kepala daerah itu sendiri. Sistem pemilihan langsung sudah benar. Rakyat diberi daulat.

"Sistemnya tidak salah, sistemnya sudah benar dengan dipilih langsung oleh rakyat. Amanah. Dari rakyat kalau ada satu dua yang kena OTT jangan salahkan sistemnya dong. Itu saja," kata dia. Mengenai adanya pandangan biaya politik yang mahal jadi biang keladi kepala daerah korupsi, menurut Tjahjo tak sepenuh benar. Sebab beberapa partai, melakukan seleksi tanpa mahar.

Sistem Elektronik Sebelumnya Deputi Bidang Pencegahan KPK di Kantor Kemendagri mengatakan, Pahala Nainggolan mengatakan, penerapan penganggaran dan perencanaan dengan sistem elektronik atau e-budgeting dan e-planning oleh pemerintah daerah di Indonesia baru sebesar 42 persen. Padahal, kewajiban penggunaan sistem elektronik telah ditetapkan sejak September 2016.
Halaman Selanjutnya....