Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Larang Kepala Daerah Gelar "Open House" Lebaran

"Langkah antisipatif dalam surat edaran ini sebagai wujud agar kita tidak lengah dan tidak kendor. Kita harus berkaca dengan kejadian fatal di India. Akibat lengah dan kendor di dalam mengendalikan kerumunan maka terjadilah tsunami Covid India seperti kita saksikan. Kita bisa menghindari itu bila kita tidak lengah, tetap disiplin dengan prokes 3M dan menghindari kerumunan," tuturnya.

Mengendalikan kerumunan ini, kata Kastorius, sangat penting dalam penanggulangan Covid. Sebagai contoh dalam Pilkada, kampanye dibatasi sedemikian rupa. Sehingga tidak menciptakan kerumunan massa. Hasilnya pun positif. Pilkada, tidak jadi kluster penularan Covid.

"Buktinya, Pilkada serentak Desember 2020 yang lalu, Indonesia berhasil mengamankan Pilkada, yang diikuti oleh 103 juta pemilih, dengan prokes yang ketat, dan Pilkada tersebut tidak menjadi ajang penularan kasus baru Covid 19," ujarnya.

Begitu juga dengan ritual mudik, ujarnya, memang harus dikendalikan. Sebab, di masa normal, ritual mudik ini selalu menciptakan kerumunan besar orang akibat adanya mobilitas orang yang pulang kampung. Larangan mudik, adalah salah satu upaya pemerintah, agar ritual mudik tidak menjadi kluster penularan virus.

"Ritual mudik dan lebaran harus kita jaga ketat agar tidak menimbulkan gejolak naik grafik Covid-19. Tapi tren menurun tingkat kasus infeksi baru kita pertahankan dan upayakan terus berlangsung dengan disiplin prokes 3M plus 2 M yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini dilakukan agar sesegera mungkin kita terbebas dari serangan Covid dan bangsa kita dapat memfokuskan diri ke pemulihan ekonom," katanya.
Halaman Selanjutnya....