Kontestasi Pemilihan | Identifikasi terhadap Potensi Masalah Pemilu Penting Diketahui sejak Awal
Kemendagri Bentuk Satgas Pemilu
Foto : ANTARA/RENO ESNIR
LAPOTAN AKHIR TAHUN | Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kiri) dan Plt Ses BNPP Widodo Sigit menyampaikan laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mulai menerapkan sistem jemput bola, ke sejumlah wilayah yang penduduknya masih belum memiliki KTP elektronik. Adapun data yang dihimpun oleh Kemendagri dari semester I tahun 2018, total yang sudah merekam sebanyak 97,58 persen, atau sebanyak 186,87 juta penduduk. Perekaman e-KTKTP ini penting untuk data pemilih pemilu.
Soedarmo menambahkan, demokrasi di Indonesia sampai tahun sekarang masuk tiga besar dunia. Harapannya tentu, apabila pemilu legislatif dan pemilihan presiden bisa berjalan sukses dan damai, sesuai amanatkan UU, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia jadi negara paling demokratis di seluruh dunia. Predikat ini mengangkat harkat, dan martabat bangsa Indonesia.
"Oleh karena itu Kemendagri melalui Ditjen Polpum melakukan berbagai langkah-langkah diantaranya melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi yang akan menganggu Pileg dan Pilpres, " katanya.
Walau pun lanjut Soedarmo, institusi lainnya juga melakukan hal serupa, melakukan deteksi dini. Tapi mungkin dari sudut pandang, variabel atau indikator yang agak berbeda. Ia contohkan Bawaslu. Badan pengawas pemilu itu, seperti diketahui telah membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Yang pasti, jika sudah ada deteksi dini, ketika ada potensi masalah, bisa cepat segera ditangani. Sehingga eskalasi tidak meluas. Di luar itu, Ditjen Polpum juga secara intensif melakukan program pendidikan politik.
Peningkatan Pemilih
Halaman Selanjutnya....
Penulis : Agus Supriyatna
Komentar
()Muat lainnya