Kontestasi Pemilihan | Identifikasi terhadap Potensi Masalah Pemilu Penting Diketahui sejak Awal
Kemendagri Bentuk Satgas Pemilu
Foto : ANTARA/RENO ESNIR
LAPOTAN AKHIR TAHUN | Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kiri) dan Plt Ses BNPP Widodo Sigit menyampaikan laporan akhir tahun 2018 Kemendagri dan BNPP di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12). Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mulai menerapkan sistem jemput bola, ke sejumlah wilayah yang penduduknya masih belum memiliki KTP elektronik. Adapun data yang dihimpun oleh Kemendagri dari semester I tahun 2018, total yang sudah merekam sebanyak 97,58 persen, atau sebanyak 186,87 juta penduduk. Perekaman e-KTKTP ini penting untuk data pemilih pemilu.
Tensi politik yangmain tinggi seiring makin mendekatnya pelaksanaan Pemilu serentak 2019 harus diantisipasi sejak awal. Ini penting untuk kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi itu.
JAKARTA- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah membentuk satuan tugas (Satgas) atau tim baik di pusat maupun di daerah. Satgas ini akan melibatkan unsur intelijen. Tugasnya melakukan deteksi dini terhadap segala permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan umum.
"Tim ini melibatkan berbagai unsur intelijen yang ada di daerah dan pusat. Fungsinya melakukan deteksi dini, identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu terhadap pelaksanaan pemilu," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum) Soedarmo dalam konferensi pers," Laporan Akhir Tahun 2018 Kemendagri dan BNPP," di Kantor Kemendagri (26/12).
Menurut Soedarmo, Pemilu serentak 2019 merupakan pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkewajiban ikut mengawal pesta demokrasi berjalan dengan aman dan damai. Diharapkan, pemilu serentak yang pertama kali digelar menjadi pemilu yang berkualitas, berintegrasi dan jadi pesta rakyat bermartabat.
"Apabila itu terwujud maka yang paling pokok adalah bisa meningkatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia," katanya.
Halaman Selanjutnya....
Penulis : Agus Supriyatna
Komentar
()Muat lainnya