Kembalikan Wibawa DPR

Kemudian, Wakil Ketua DPR sudah tidak diakui partainya, tetapi masih juga duduk di kursi pimpinan. Fahri Hamzah yang telah digusur PKS juga tidak mau mundur. Harusnya, Fahri tahu diri karena sudaha tidak memiliki legitimasi dari partainya. Namun para kolega, pimpinan DPR, rupanya "satu hati" sepenanggungan, sehingga sepertinya terus membela yang bersangkutan.

Kondisi seperi itulah pimpinan lembaga amat penting dan menentukan seperti DPR dipimpin orang-orang yang banyak dirundung polemik eksistensial. Untuk mengembalikan wibawa DPR, pimpinan mesti diganti atau diisi mereka yang benar-benar kredibel, jujur, bersih, dan bermoral kuat. Hanya dengan pimpinan seperti itu, DPR bisa benar-benar berwibawa. Mereka tidak akan lagi main-main dengan uang negara seperti menggiring anggaran untuk proyek tertentu demi mengambil komisi.

Kasus e-KTP memperlihatkan betapa buruk kinerja DPR sehingga terjadi korupsi setengah dari nilai proyek. Angka korupsi 2,3 triliun rupiah jelas benar-benar kejahatan tak bermoral. Bancakan direncanakan begitu rapi dan sistemik. Ini memperlihatkan bagaimana para elite mengejar posisi hanya untuk kepentingan, bukan pelayanan rakyat.

Bahkan mungkin rakyat terlupakan. Tidak ada agenda pelayanan kepada warga. Para elite sudah saatnya sadar diri dan segera memperbaiki integritas. Mereka harus kembali hidup jujur. Namun bukan elite kalau mereka memiliki kesadaran untuk hidup jujur.