Kembalikan Wibawa DPR

Lembaga wakil rakyat (DPR) semestinya bersifat "sakral," penuh wibawa, dan kredibel. Namun sayang, jati diri DPR telah runyam. Harga diri DPR tergadaikan dalam banyak kepentingan. Semua ini berawal dari mereka yang duduk di pimpinan. Sebuah institusi akan jujur, kredibel, dan berwibawa kalau pimpinannya juga jujur, kredibel, dan berwibawa.

Sekarang ini banyak yang memprihatinkan pimpinan DPR. Banyak yang meragukan kredibilitas dan kewibawaan para pimpinan DPR. Secara naluriah, atasan baik saja, belum tentu bawahan (anggota) baik. Apalagi kalau atasan tidak baik, sulit memperoleh bawahan (anggota) yang baik. Seluruh rakyat menginginkan agar lembaga DPR dapat kembali berwibawa dan kredibel.

Sangat menyedihkan bahwa pimpinan DPR seperti mainan saja. Beberapa waktu lalu Setyo Novanto mundur dari ketuanya. Lalu dengan mudah naiklah Ade Komarudin. Setelah gonjang-ganjing mereda, mengapa dengan mudah pula ketua lama naik lagi sebagai pimpinan DPR. Lembaga sepenting DPR mengapa bisa begitu mudah diperlakukan seperti itu.

Kursi pimpinan lembaga negara setinggi dan sepenting seperti DPR ternyata dengan mudah digonta-ganti seperti mengganti ketua rukun tangga (RT). Bahkan mungkin mengganti ketua RT pun masih jauh lebih prosedural dan lebih sulit. Ini tentu sungguh disayangkan. Namun seluruh rakyat tidak bisa apa-apa. Negara pun tidak berdaya melihat ping pong pimpinan DPR seperti itu karena partai politik begitu berkuasa.

Begitu mudah ketua turun dan naik. Ini tentu mengurangi wibawa lembaga wakil seluruh 240 juta rakyat Indonesia. DPR semestinya memiliki wibawa kuat andai ketuanya juga berwibawa dalam arti luas. Orang hanya berwibawa kalau ucapannya sesuai dengan tindakan. Hidup penuh kejujuran dan berintegritas.

Kemudian, Wakil Ketua DPR sudah tidak diakui partainya, tetapi masih juga duduk di kursi pimpinan. Fahri Hamzah yang telah digusur PKS juga tidak mau mundur. Harusnya, Fahri tahu diri karena sudaha tidak memiliki legitimasi dari partainya. Namun para kolega, pimpinan DPR, rupanya "satu hati" sepenanggungan, sehingga sepertinya terus membela yang bersangkutan.

Kondisi seperi itulah pimpinan lembaga amat penting dan menentukan seperti DPR dipimpin orang-orang yang banyak dirundung polemik eksistensial. Untuk mengembalikan wibawa DPR, pimpinan mesti diganti atau diisi mereka yang benar-benar kredibel, jujur, bersih, dan bermoral kuat. Hanya dengan pimpinan seperti itu, DPR bisa benar-benar berwibawa. Mereka tidak akan lagi main-main dengan uang negara seperti menggiring anggaran untuk proyek tertentu demi mengambil komisi.

Kasus e-KTP memperlihatkan betapa buruk kinerja DPR sehingga terjadi korupsi setengah dari nilai proyek. Angka korupsi 2,3 triliun rupiah jelas benar-benar kejahatan tak bermoral. Bancakan direncanakan begitu rapi dan sistemik. Ini memperlihatkan bagaimana para elite mengejar posisi hanya untuk kepentingan, bukan pelayanan rakyat.

Bahkan mungkin rakyat terlupakan. Tidak ada agenda pelayanan kepada warga. Para elite sudah saatnya sadar diri dan segera memperbaiki integritas. Mereka harus kembali hidup jujur. Namun bukan elite kalau mereka memiliki kesadaran untuk hidup jujur.