Kemandirian Pangan Hadapi Kendala

JAKARTA - Polemik mengenai ketahanan panga di dalam negeri terus bergulir. Di sisi hulu, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim produksi padi surplus tahun ini.

Namun, beberapa pihak yang berada di rantai pasok, termasuk Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan menganggap data tersebut tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, untuk menjaga ketahanan stok pangan, Bulog mengimpor beras dari Vietnam.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyesalkan tidak optimalnya serapan Bulog saat panen raya pada periode Maret-Mei. Sebab, saat kebutuhan meningkat seperti saat ini, stok pemerintah atau cadangan beras pemerintah (CBP) tinggal dikeluarkan saja sehingga tak perlu impor.

Mentan Syahrul menegaskan, saat ini tentu bukan musim panen, sehingga kalaupun Bulog mencari produksi petani susah didapatkan. Beras petani juga sudah laku dijual ke pedagang. "Kalau cari padinya sekarang memang tidak ada karena saat ini musimnya tanam bukan panen. Makanya saat panen raya, serap banyak-banyak sehingga saat butuh berasnya keluar, bukan saat ini baru serap," tegas dalam sambutannya di acara Harmonisasi Dan Refleksi Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun 2022, Sabtu (17/12).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi berharap pada 2023 Badan Pangan Nasional (Bappanas) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga Bulog mampu menyerap saat panen raya Maret-Mei 2023.

Mengacu data BPS, prognosa luas panen padi 2022 sebesar 10,54 juta hektare dengan produktivitas 5,25 ton/ hektare dan produksinya mencapai 55,36 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 31,90 juta ton beras. Dengan besarnya konsumsi nasional 30,20 juta ton, maka terjadi surplus 1,70 juta ton.

Hasil survei stok beras (SCBN BPS) mencatat stok beras cukup aman, di mana stok beras pada April 2022 sebanyak 10,15 juta ton. Produksi beras pada Januari-Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton dan prognosa produksi beras Juli-Desember 2022 sebesar 13,36 juta ton.

Mewakili petani, Muhammad Qomarunnajmi keberatan dengan langkah pemerintah yang memilih impor beras, sementara laporan petani dari daerah daerah produksi surplus sesuai dengan data BPS. "Data Kementan itu sama dengan laporan teman teman SPI di daerah," ungkap Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) itu pada Koran Jakarta, Minggu (18/12).

Kehilangan Stok

Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka, secara blak-blakan menjelaskan mekanisme pengadaan beras di Bulog sebagai penyebab penggilingan lebih memilih menjual berasnya ke pasar. Hal itu mengakibatkan Bulog kehilangan stok dari mitra. Karena itu, dia berharap Bulog dapat memperbaiki dan dan mengevaluasi terkait mekanisme tersebut.

Direktur Human Capital Bulog Purnomo Sinar Hadi menjelaskan, jika bicara capaian pengadaan nasional memang Bulog hanya mencapai 59 persen sebesar 981 ribu ton dari target 1,6 juta ton. Purnomo menambahkan kendala dalam permasalahan penyerapan dalam negeri adalah permintaan dalam negeri yang meningkat dalam 3 tahun akibat pandemik

Covid-19. Periode panen yang mundur dan tidak seragam antardaerah juga membuat kenaikan beras di pasaran lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun beras impor Bulog sudah mulai masuk pekan lalu. Bulog mendapatkan penugasan mengimpor beras 500 ribu ton dan didatangkan secara bertahap hingga Februari, sebelum musim panen raya.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas) menegaskan, kebijakan pengadaan beras dari luar negeri semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional. "Kebijakan yang diambil ini tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu. Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya," pungkas Buwas.