Kelurahan dan Kecamatan Mesti Ada Gerai UMKM

DEPOK – Setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Depok diwajibkan menyiapkan titik-titik pemasaran untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Saat ini tengah disiapkan Peraturan Wali Kotanya,” tutur Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin, Senin (24/2).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Depok. “Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan menjual produk secara rutin,” tandas Thamrin.

Dia menyatakan, tahun ini, dikaji tindak lanjut Perda Nomor 3 Tahun 2024 bahwa setiap kecamatan dan kelurahan harus memiliki titik-titik pemasaran untuk UMKM. Kebijakan tersebut akan sangat membantu UMKM Depok. Mereka bisa eksis berjualan atau memperkenalkan produknya secara rutin.

Menurutnya, dengan adanya titik-titik pemasaran di setiap kelurahan dan kecamatan, para pelaku UMKM bisa lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan omzet. Saat ini, peraturan wali kota tersebut masih dalam tahap konsultasi dengan pihak ketiga seperti konsultan yang ditunjuk DKUM.

Selain itu, DKUM juga tengah berkoordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah (PD) terkait seperti Satpol PP, Dinas Perindustrian Perdagangan (Disdagin), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) serta Badan Keuangan Daerah (BKD). Nantinya, setelah titik-titik pemasaran ditetapkan, perlu ada kejelasan mengenai perlu tidaknya retribusi kebersihan atau pemanfaatan lahan.

“Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM bisa berjualan dengan aman dan tidak lagi ditertibkan oleh Satpol PP. Mereka akan memiliki dasar hukum dari Peraturan Wali Kota,” jelasnya.

DKUM menargetkan penyelesaian kajian dan Perwal tahun ini, sehingga pada tahun 2026, seluruh kecamatan dan kelurahan telah memiliki titik-titik pemasaran UMKM yang resmi dan terorganisasi.

“Kami berharap program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta memperkuat ekosistem usaha mikro Depok,” kata Thamrin.

Taman Secawan

Sementara itu, pekerjaan Kota Depok lainnya, juga terus berjalan. Contoh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, baru saja merampungkan penataan Taman Secawan tahap 2. Penataan ini menghabiskan anggaran senilai 9,7 miliar.

“Penataan bertujuan untuk meningkatkan fungsi kawasan sungai sebagai ruang publik yang lebih tertata, aman dan nyaman. Selain itu, juga mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, Senin (24/2).

Citra menuturkan, sebagai bagian dari penataan kawasan, telah di bangun kios ikan hias berukuran 6 meter x 30 meter. Ada juga pusat ekonomi masyarakat dalam dua lantai. Taman dilengkapi juga area parkir dan toilet sebagai ruang interaksi publik.

“Selain itu, kami juga telah membangun pos polisi guna meningkatkan keamanan. Kami juga membangun fasilitas pedestrian sepanjang 280 meter untuk meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki,” katanya.

Proyek ini, lanjut Citra, juga mencakup pemeliharaan sempadan sungai, pengendalian pencemaran air, serta sistem pengendalian banjir untuk menjaga stabilitas lingkungan. Selain pembangunan fisik, edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat terus didorong. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan dan kelestarian sungai.

“Saya berharap, dengan adanya Taman Secawan masyarakat dapat lebih terangkat, terutama dari sisi perekonomian. Sebab sudah tersedia ruang terbuka publik untuk bersosialisasi,” demikian Citra. wid/Ant/G-1