Kejar Target Hingga 2030! Presiden Jokowi Minta BKKBN Turunkan Jumlah Keluarga Miskin

Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2024, guna memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat komitmen global menghapus kemiskinan ekstrem pada 2030.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk mengoptimalkan data dalam Pendataan Keluarga 2021 (PK21) untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Hasto Wardoyo mengatakan pendataan keluarga yang rutin dilakukan selama lima tahun sekali, telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 untuk digunakan sebagai data dasar dalam Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Bukan hanya digunakan sebagai data dasar penghapusan kemiskinan ekstrem, PK21 juga digunakan dalam program percepatan penurunan angka prevalensi stunting pada anak. Hingga kini, sudah ada 68.478.139 kepala keluarga yang terdata di Indonesia.

Hasto mengatakan setiap data yang diperoleh sudah melalui tahap penyusunan, pemeriksaan hingga uji petik terhadap data melalui verifikasi dan validasi bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko PMK dan Kementerian PUPR.

Data keluarga PK21 sendiri di dalamnya mencakup tiga indikator utama seperti kependudukan, keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga juga menyediakan pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting.

Hasto Wardoyo menambahkan data PK21 disusun menggunakan berbagai analisis statistik dan pemodelan agar kualitas data dapat terus meningkat. BKKBN juga melakukan pemadanan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) terhadap 68 juta KK dan 220 juta individu anggota keluarga yang terdata pada PK21 yang diintegrasikan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) milik Kementerian Dalam Negeri.

"Karena itu pemutakhiran data PK21 di tahun 2022 ini sangat penting dengan memperluas cakupan pencatatan," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti mengatakan bahwa sejumlah provinsi dan kabupaten/kota mendapat predikat terbaik yang terbaik dalam penyelenggaraan baik pada aplikasi SIGA maupun KRS.

Hasto Wardoyo menyebutkan, tiga provinsi terbaik dalam cakupan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan KB (Yan-KB) selama empat bulan terakhir adalah Provinsi Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat.

Sedangkan kabupaten/kota terbaik dalam kategori cakupan Dallap dan Yan KB pada SIGA yakni Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Kota Dumai serta Provinsi Riau.

Provinsi dengan cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting pada tingkat desa/kelurahan yang sudah mengunggah data tertinggi yakni Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan.

Kemudian 10 kabupaten/kota yang cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting desa/kelurahan yang sudah mengunggah data tertinggi seperti Kerinci di Jambi, Kota Sungai Penuh di Jambi, Belitung di Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan di Kepulauan Bangka Belitung, Pacitan di Jawa Timur, Kota Banjar di Jawa Barat, Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Ponorogo di Jawa Timur, Pangandaran, di Jawa Barat serta Bangka Barat dari Bangka Belitung, demikian Lina Widyastuti.