![Kegiatan 11 Perusahaan Jabodetabek Dihentikan](https://koran-jakarta.com/images/article/kegiatan-11-perusahaan-jabodetabek-dihentikan-240821232822.jpeg)
Kegiatan 11 Perusahaan Jabodetabek Dihentikan
![Kegiatan 11 Perusahaan Jabodetabek Dihentikan](https://koran-jakarta.com/images/article/kegiatan-11-perusahaan-jabodetabek-dihentikan-240821232822.jpeg)
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menjelaskan kegiatan pengawasan pencemaran udara Jabodetabek dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/8).
TANGERANG - Operasional 11 perusahaan yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dihentikan karena terkait dengan kegiatan atau usaha yang menyebabkan polusi udara. Penghentian kegiatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakuum) KLHK sekaligus Ketua Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, Rasio Ridho Sani, menandaskan, KLHK konsisten melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas udara Jabodetabek. Ini termasuk lewat upaya penegakan hukum.
Selain melakukan sosialisasi, dia juga menindak langsung kegiatan atau usaha yang terindikasi melanggar. Mereka berkontribusi dalam penurunan kualitas udara. Saat ini dia mengawasi 230 target pelaku usaha dan kegiatan di wilayah Jabodetabek.
"Ada 11 perusahaan yang kami hentikan kegiatannya. Langkah-langkah penting yang kami lakukan untuk memastikan adanya kepatuhan dan menjadi pembelajaran atau efek jera," tandas Rasio Ridho Sani.
Daftar 11 perusahaan yang dihentikan kegiatannya adalah PT MMLN, PT XYSI, PT BAI, PT GIS dan PT IMP di Kabupaten Tangerang. Kemudian, PT RGL dan PT CBS di Kabupaten Serang.
Selanjutnya, PT III, PT WJSI, dan PT EMI di Kabupaten Bekasi. Lalu, PT ASI di Kabupaten Karawang. Sedangkan PT MMLN dan PT RGM bergerak di bidang pengelolaan limbah B3.
Sementara itu, 9 perusahaan lainnya bergerak di peleburan atau pengolahan logam.
Selain itu, lanjut Rasio, terdapat 51 perusahaan yang telah diperiksa oleh Pengawas Lingkungan Hidup, dan hanya tiga yang taat. Terhadap perusahaan yang melanggar akan dihukum.
Tiga perusahaan direkomendasikan untuk ditindak secara pidana. Kemudian, 44 perusahaan akan dikenakan sanksi administratif oleh KLHK. Selanjutnya, satu perusahaan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi pidana dan administratif. Ant/G-1
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya