Kecam Balik NATO, Tiongkok Tegaskan Akan Lindungi Haknya

BEIJING - Pemerintah Tiongkok mengecam balik Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang sebelumnya menuduh Tiongkok mengganggu kepentingan dan keamanan aliansi militer tersebut serta menentang segala upaya blok pertahanan ini dalam memperluas pengaruhnya ke Asia-Pasifik.

Dalam sebuah komunike yang disampaikan Selasa (11.7) di tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Vilnius, Lithuania, aliansi militer itu menyebut Tiongkok mengganggu kepentingan, keamanan, dan nilai-nilai NATO dengan "ambisi dan kebijakannya yang memaksa".

"Tiongkok mengerahkan semua alat politik, ekonomi, dan militer guna meningkatkan pengaruhnya di dunia dan memproyeksikan kekuatannya, namun negara ini tidak mengungkapkan strategi, tujuan, dan perkembangan militernya," tulis NATO dalam komunike itu.

"Operasi-operasi hibrida dan siber membahayakan yang dilakukan Tiongkok beserta retorika konfrontatif yang disinformatifmembidik negara-negara anggota NATO dan membahayakan keamanan aliansi."

Delegasi Tiongkok untuk Uni Eropa pada Selasa (11/7) menilai tuduhan yang dimuat dalam komunike tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta mendasar, mendistorsi posisi dan kebijakan Tiongkok, serta sengaja mendiskreditkan negara tersebut.

"Kami dengan tegas menentang dan menolak hal ini," kata Tiongkok.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyampaikan kepada wartawan dalam KTT tersebut bahwa walau Tiongkok bukan "musuh" NATO, namun tindakan paksaan negara tersebut semakin bertentangan dengan tatanan internasional yang berbasis aturan.

"Tiongkok semakin menentang tatanan internasional berbasis aturan, tak mau mengutuk invasi Rusia atas Ukraina, mengancam Taiwan, dan membangun kekuatan militer besar-besaran," kata dia.

Akan tetapi, NATO sama sekali tidak menyinggung Taiwan dalam komunike tersebut.

Kementerian luar negeri Taiwan menyebut pernyataan Stoltenberg yang menegaskan kembali perhatiannya terhadap keamanan di Selat Taiwan sebagai "sangat berarti".

NATO menyebut Taiwan anggota kawasan Indo-Pasifik yang bertanggung jawab dan demokratis yang bersedia bekerja sama dengan mitra-mitra berpendirian sama, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, dalam melawan paksaan dan rezim otoriter.

KTT NATO juga dihadiri oleh beberapa pemimpin negara Asia-Pasifik, seperti Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Kishida, yang sudah dua kali mengikuti pertemuan ini, hadir untuk mengingatkan NATO mengenai potensi risiko keamanan di Asia Timur.

Walaupun NATO berencana membuka kantor Asia pertamanya di Tokyo, Jepang, untuk memfasilitasi konsultasi di kawasan tersebut, Kishida menyatakan pada Mei 2023 bahwa Jepang tidak berniat menjadi anggota aliansi militer tersebut.

Sementara itu,Yoon datang untuk mempererat kerja sama internasional di tengah ancaman Korea Utara yang semakin besar dan karena tegang dengan Tiongkok.

Misi Tiongkok di Uni Eropa menegaskan pihaknya sangat menentang upaya NATO "masuk kawasan Asia-Pasifik".

"Setiap tindakan yang membahayakan hak dan kepentingan Tiongkok akan ditanggapi dengan tegas," kata dia.

Dalam komunike tersebut, NATO juga menilai Tiongkok berusaha mengendalikan sektor teknologi dan industri penting, infrastruktur vital, serta rantai pasokan dan material strategis.

NATO juga menyebut Tiongkok memanfaatkan keuntungan ekonominya untuk membuat negara lain tergantung dan sekaligus memperbesar pengaruhnya.

Kanto berita Tiongkok, Xinhua, menyatakan perang dan konflik yang melibatkan negara-negara NATO menunjukkan blok tersebut menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

"Terlepas dari semua kekacauan dan konflik yang telah terjadi, NATO berusaha menyebarkan pengaruhnya ke kawasan Asia-Pasifik dengan tujuan membendung (pengaruh) Tiongkok."