Kebijakan Tarif untuk Lindungi Pertanian Nasional Jadi Kunci Swasembada Pangan

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan Trump sebagai pebisnis mengerti akar masalahnya. Dia bahkan mengancam industri AS yang lakukan offshore manufakturing dengan tarif masuk 100 persen.

Langkah perusahaan AS yang membuka industrinya di luar negeri menurutnya tidak fair karena untuk mendapatkan laba yang tinggi mereka berinvestasi di tempat yang murah. Bloomberg bahkan menyatakan kebijakan tarif sangat merugikan, namun ketika mereka tahu bahwa kebijakan tarif itu bagus, barulah mereka kaget. Di Indonesia, dengan tarif masuk gandum dan kedelai sebesar 0 persen sangat tidak fair. Tarif impor pangan harus tinggi untuk melindungi petani Indonesia.

Gunakan hasilnya untuk membiayai pembangunan pertanian mandiri Indonesia. Karena itu ia berharap Presiden terpilih Prabowo membentuk menteri koordinasi reformasi industri dan pangan. "Sehingga nanti jelas yang disebut investor itu siapa.

Jangan karena obligasi kita dibeli Singapura, terus Singapura dianggap investor. Singapura sih berpikiran, bila perlu kita beli lagi obligasi yang dikeluarkan Indonesia dengan syarat mereka menjual pasir ke kita. Bukan salah mereka, tapi kenapa kita mau," katanya. Menurutnya, jika pemerintah mau memberi insentif tax holiday di IKN selama lima tahun, maka investor pasti pindah ke sana. Rakyat setempat pun tidak akan marah karena lapangan kerja terbuka dan ekonomi otomatis akan bangun.

Di AS, Trump mengatakan warga AS yang tinggal di luar negeri akan dihapus pajak berganda, dan itu jumlahnya ada sekitar empat juta. Trump berpikir kenapa harus bayar pajak kepada dua negara. Misalnya warga AS tinggal di Indonesia, kalau sudah memebayar pajak di Indonesia kenapa harus membayar pajak ke Pemerintah AS juga. Pajak korporasi juga akan turun menjadi 15 persen supaya ada modal berekspansi sehingga buka lapangan kerja.
Halaman Selanjutnya....