Kebijakan Tarif untuk Lindungi Pertanian Nasional Jadi Kunci Swasembada Pangan

JAKARTA - Petani di Indonesia tidak akan mungkin mampu bersaing dengan para petani di negara lain. Di beberapa negara eksportir pangan dunia, petani dibantu pemerintah, di subsidi 30 hingga 100 persen dari biaya produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara petani Indonesia terkesan dibiarkan tanpa bantuan. Memang ada bantuan pupuk brsubsidi, tapi mencarinya susah setengah mati karena banyak bocor di pasar. Sehingga tak heran, dalam kondisi seperti itu banyak petani yang menjual tanah untuk kepentingan sesaat tapi setelah itu miskin.

Oleh sebab itu, pemerintah baru nanti diharapkan bisa mengubah haluan dan mau belajar dari kesalahan di masa lalu. Pemerintah harus sadar kalau aparat lebih suka impor daripada memakmurkan rakyatnya karena mendapat fee dari impor. Harapan itu ada karena Presiden terpilih, Prabowo Subianto pernah mengatakan agar para menteri tidak ambil uang APBN.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko dari Yogyakarta, Rabu (16/10) mengkritik kebijakan impor yang lebih menguntungkan aparat dan pengusaha ketimbang memakmurkan petani lokal. Kondisi tersebut semakin parah dengan alih fungsi lahan subur di Pulau Jawa untuk keperluan properti dan industri, sementara proyek-proyek pertanian di Merauke, Papua Selatan, sering kali tidak sesuai dengan kondisi alam.

"Lahan di Papua itu unsur hara rendah. Pulau Jawa tanahnya subur dan harus dilindungi," tambahnya. I Dia juga menggarisbawahi pentingnya swasembada pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Ia menyebut prediksi FAO (Oraganisasi Pangan dan Pertanian Dunia) tentang kekurangan pangan telah memaksa negara-negara menghentikan ekspor dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Ia membandingkan kebijakan itu dengan pendekatan Calon Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya berani mengambil langkah tegas untuk melindungi industri dan pekerja lokal," kata Aditya.
Halaman Selanjutnya....