"Kebijakan Registrasi Jamin Keamanan Warga dari Kejahatan"

Kerangka hukumnya sangat jelas dalam Pasal 83 UU tentang Administrasi Kependudukan atau UU Adminduk. UU itu kan mengamanatkan bahwa data penduduk yang sudah disimpan dan dilindungi dalam database dapat dimanfaatkan untuk pemerintahan dan pembangunan.

Lembaga yang akan memanfaatkan memang harus ada izin dari penyelenggara, yaitu Menteri Dalam Negeri. Lebih jelas lagi di dalam Pasal 13 UU Adminduk diperintahkan agar NIK dijadikan dasar dalam penerbitan dokumen, seperti paspor, SIM, NPWP, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.

Jadi dengan kerja sama itu, apakah pihak yang diajak kerja sama bisa mengakses data seluruhnya?

Untuk bisa mendapatkan hak akses maka harus dibuat dulu nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Kontruksi hak akses memang haruslah sebatas melihat dalam hal ini yaitu memverifikasi yang artinya ditutup kemungkinan untuk mengambil dan menyimpan data yang diakses.

Kerahasiaan data terjamin?
Halaman Selanjutnya....