"Kebijakan Registrasi Jamin Keamanan Warga dari Kejahatan"

Data kependudukan yang bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran. Misal, untuk penyusunan DAU, DAK, untuk proses demokratisasi seperti untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada, pileg, dan pilpres.

Juga untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal, contohnya untuk mengecek sidik jari oleh Bareskrim Polri.

Jadi tidak usah takut disalahgunakan?

Dalam pemanfaatan data ini, negara tidak pernah menjual data. Sampai saat ini, semuanya gratis dan semuanya dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kerangka hukumnya apa?
Halaman Selanjutnya....