Kebijakan Pemerintah Mengimpor Beras Membuat Petani Malas Menanam

Negara eksportir terbesar ketiga itu biasanya mengekspor hingga 7,1 juta ton, dan akan berkurang menjadi empat juta ton per tahun. Pengurangan ekspor mereka lakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya, melindungi lingkungan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta meningkatkan ekspor beras berkualitas.

Menanggapi ancaman krisis pangan itu, pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan pemerintah harus hati-hati mengeluarkan kebijakan agar produksi beras tidak turun. Jika tidak, maka tahun ini produksi terancam turun lebih dari 5 persen.

Dia mencontohkan, saat periode La Nina dari 2020 hingga 2022, produksi justru turun. Padahal semestinya, periode tersebut merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan produksi, sebab dari pengalamannya, setiap momen La Nina produksi padi selalu meningkat.

"Kenapa demikian, karena saat itu kesejahteraan petani tidak diperhatikan, harga gabah kering panen (GKP) jauh dari harapan, sehingga petani malas menanam," papar Dwi.

Dengan kondisi sekarang, bila pemerintah tidak hati-hati, maka di periode El Nino atau kekeringan ekstrem tahun ini, produksi padi bisa anjlok lebih dari 5 persen. Kendati saat ini harga gabah kering panen sudah semakin menguntungkan, namun tanpa pengaturan yang baik soal kapan masuknya beras impor sebanyak dua juta ton yang sudah diputuskan itu, maka produksi bisa saja turun karena petani malas menanam.
Halaman Selanjutnya....