Kebijakan Pangan Tak Efektif

Besarnya anggaran di sektor pangan ternyata belum optimal mendorong realisasi kedaulatan pangan.

JAKARTA - Tingginya alokasi anggaran untuk sektor pangan strategis ternyata belum diimbangi dengan capaian hasil maksimal. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperberat langkah pemerintah merealisasikan swasembada guna menciptakan kedaulatan pangan.

Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal berambisi menciptakan swasembada pangan. Karena itu, pemerintah rela meningkatkan alokasi anggaran untuk mendorong produktivitas pertanian, terutama sektor pangan strategis.

Tidak tanggung-tanggung, anggaran kedaulatan pangan tahun ini melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari 2014 menjadi 103,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut utamanya digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan (supply side).

Namun, Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat besarnya anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Data PIB (Pemberitahuan Impor Barang), Ditjen Bea Cukai menunjukkan Indonesia mengimpor beras sebesar 94 ribu ton selama periode Januari-Mei 2017.

"Dalam konteks Pajale (padi, jagung, dan kedelai), misalnya, tren peningkatan anggaran di ketiga komoditas pangan ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi dan produktivitas," ungkap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, dalam diskusi mengenai Evaluasi Kebijakan Pangan Pemerintah Jokowi-JK (Jusuf Kalla) di Jakarta, Senin (10/7).

Selain produktivitas belum optimal, Enny mencatat harga pangan saat ini masih berada di atas harga acuan penjualan konsumen meskipun pemerintah mengklaimnya rendah. Menurut Enny, upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah belum mampu memulihkan daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terhadap 160 pasar di Indonesia selama periode 9 September 2016 hingga 12 Juni 2017, harga di pasar cenderung lebih tinggi dibandingkan harga acuan. Sebagai contoh, harga beras medium 17 persen di atas harga acuan. Begitu pula dengan minyak Goreng curah lebih mahal 19 persen dari harga acuan.

Kendala Lahan

Tak hanya itu, ketimpangan dan kepemilikan lahan kian melebar. Ketimpangan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani, serta usaha tani tidak memenuhi skala ekonomi.

Dia juga menyayangkan kinerja Kementerian Pertanian yang gagal mencetak lahan sawah baru. Dia mengungkapkan Kementan menargetkan pencetakan lahan sawah baru rata-rata per tahun 100.000 Ha, namun hingga tiga tahun belakangan ini target tersebut gagal tercapai.

"Bahkan, setahun saja pencapaian kurang dari setengahnya," kata Enny.

Awal tahun ini, pemerintah berkomitmen menggenjot kualitas dan kuantitas produksi pertanian nasional untuk menekan impor pangan melalui perluasan areal pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran, mengatakan selain memperluas areal tanam, kementerian juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bibit unggul, perbaikan saluran irigasi, hingga pemberian asuransi bagi petani.

ahm/E-10