Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Reformasi Fiskal I Rakyat Belum Merasakan Keadilan Sosial

Kebijakan Fiskal Justru Perburuk Ketimpangan Sosial

Foto : Koran Jakarta/Wahyu AP

Kawasan Kumuh di Pusat Kota Jakarta I Suasana kompleks permukiman kumuh di pusat kota Jakarta. Kebijakan fiskal pemerintah yang seharusnya bisa menghilangkan kawasan kumuh dengan pemerataan penghasilan, justru memperburuk ketimpangan sosial.

A   A   A   Pengaturan Font

"Di Indonesia, pelaku korupsi hanya dipenjara, yang ironisnya justru menambah beban APBN. Uang hasil korupsi, hak politik, dan jaminan kesehatan para koruptor tidak dicabut. Sementara di Singapura, hukuman yang diterima koruptor lebih berat dan tidak ada pembiayaan dari negara untuk mereka," jelas Maruf. Dia juga memperingatkan para pejabat Indonesia agar tidak membandingkan rasio utangnya dengan negara-negara seperti Jepang atau Amerika Serikat.

Sebab, ekspor Jepang dan AS besar, dan mereka memiliki piutang internasional yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. "Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas, bukan barang jadi yang memiliki nilai tambah tinggi," tegasnya. Maruf mengatakan utang Indonesia yang terus membengkak tanpa peningkatan signifikan dalam sektor manufaktur atau teknologi hanya akan memperburuk ketimpangan sosial. Kebijakan fiskal yang pragmatis dan berorientasi jangka pendek, seperti fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tidak akan memberikan solusi jangka panjang.

Masih Jauh dari Cita-Cita

Pada kesempatan lain, Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan reformasi fiskal Indonesia seharusnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana mandat UUD 1945.

"Sayangnya, hingga saat ini cita-cita keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Artinya, tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Badiul. Keadilan sosial seharusnya menjadi fondasi kebijakan fiskal dan keuangan negara. Namun, banyak kebijakan justru mengutamakan kepentingan kelompok elite dan kroni, baik yang baru maupun lama, daripada kesejahteraan rakyat. "Contoh, kebijakan obligasi rekapitalisasi BLBI hanya menambah beban keuangan negara untuk menutupi utang segelintir konglomerat hitam," katanya. Rakyat hanya menerima dampak negatif dari kebijakan itu. Urgensi, reformasi fiskal di Indonesia sangat diperlukan guna mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S, Eko S

Komentar

Komentar
()

Top