Kebijakan DMO Minyak Goreng Direvisi

JAKARTA - Pemerintah memperbarui kebijakan pengendalian suplai minyak goreng (migor) untuk menjaga pasokan di dalam negeri melalui skema alokasi domestik atau domestic market obligation (DMO). Revisi tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pasokan minyak goreng domestik selepas momentum Ramadan dan Lebaran 2023.

"Kebijakan tersebut akan diberlakukan per 1 Mei 2023. Kami berharap agar minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan, akan tetap stabil, terjangkau, dan pasokannya bisa terus dijaga bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pelaku usaha yang juga meliputi distributor serta pengecer," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan dalam acara Media Briefing Perubahan Kebijakan Pengendalian Minyak Goreng Pasca-Lebaran Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (27/4).

Terdapat empat poin kebijakan yang kembali diatur, meliputi besaran kewajiban DMO yang diturunkan, rasio pengali dasar untuk DMO minyak goreng curah yang diturunkan, peningkatan insentif pengali minyak goreng kemasan, dan deposito hak ekspor minyak goreng yang segera dicairkan bertahap.

"Pertama, besaran kewajiban DMO 450 ribu ton per bulan dikembalikan ke 300 ribu ton per bulan berdasarkan kapasitas terpasang sesuai Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022, yang akan berlaku pada Mei 2023," kata Kasan.

Kedua adalah menurunkan rasio pengali dasar untuk kegiatan ekspor dari 1:6 menjadi 1:4. Poin ketiga yaitu menaikkan insentif pengali untuk minyak goreng kemasan sehingga dapat meningkatkan proporsi minyak goreng kemasan MINYAKITA dibanding minyak goreng curah.
Halaman Selanjutnya....