Keanggotaan Indonesia di ICSID Layak Dievaluasi

JAKARTA - Keanggotaan Indonesia dalam The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) layak dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena Indonesia kerap dirugikan dalam perkara arbitrase dan ICSID tidak bisa menjamin keadilan bagi negara peserta.

Hal tersebut dikemukakan Rouli Anita Velentina dalam sidang terbuka doktoral ilmu hukum, di Gedung D Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, yang dipimpin langsung oleh Rektor UPH Jonathan L Parapak, Sabtu (10/8).

Dalam disertasinya yang bertajuk Penyelesesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase ICSID: Antara Mitos dan Realita, Velen menyimpulkan Indonesia layak keluar dari ICSID dilatari beberapa faktor.

Faktor yang mencolok adalah selama lebih dari 50 tahun menjadi anggota ICSID, Indonesia sudah tujuh kali digugat dan hasilnya tidak mencerminkan karakter sidang arbitrase yang proses penanganan perkaranya dilakukan secara adil, cepat, efisien, ekonomis, dan tuntas.

"Keunggulan arbitrase yang didengung-dengungkan selama ini ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi dalam praktik arbitrase ICSID yang mendeklarasikan diri sebagai arbitrase," kata Velen.

Indonesia tujuh kali bersengketa di ICSID, dimulai dari perkara Amco, Cemex, Rafat Ali Rizvi, Churchill Mining, Planet Mining, Newmont, dan Oleovest. Dalam perkara Amco, proses yang berlangsung memakan waktu hingga belasan tahun dan hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan nasional. ags/N-3