Keadilan Sosial Mesti Jadi Tujuan Pemilu

JAKARTA - Pemilihan umum (pemilu) harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, bukan hanya untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden.

"Tujuan pemilu bukan hanya agar kita memiliki presiden atau anggota legislatif terpilih, namun bagaimana agar presiden dan anggota legislatif dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan keadilan sosial," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Forum diskusi IYDF bertajuk "Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth" ini merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) dan didukung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia.

Khoirunnisa mengatakan bahwa pembahasan dalam perumusan berbagai aturan pemilu cenderung fokus pada prosedur pelaksanaannya, bukan pada esensi dan tujuan pelaksanaan pemilu. "Mereka fokus pada sistem dan komponen pemilu apakah yang dapat memberikan keuntungan politik bagi mereka, apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka, dan semacamnya," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa partai politik harus bersikap transparan dan demokratis dalam menentukan bakal calon presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang mereka usung. "Tapi apa indikatornya? Kita tidak memiliki indikator tersebut (untuk menilai apakah proses itu berlangsung transparan dan demokratis atau tidak)," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....