Penyalahgunaan Wewenang
Kasus Bupati Halmahera Timur ke Penuntutan
Foto : ANTARA/Reno Esnir
Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudi Erawan (kanan) berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. KPK memeriksa Rudi Erawan sebagai tersangka terkait kasus suap senilai Rp 6,3 miliar pada proyek Kementerian PUPR tahun 2016.
Atas perbuatannya itu, Rudi Erawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus itu, Rudi Erawan juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Atas perbuatannya itu, Rudi Erawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
mza/Ant/AR-3
Baca Juga :
Pemkot Denpasar Bantu Alat Keselamatan Pelayaran
Penulis : Mohammad Zaki Alatas, Antara
Komentar
()Muat lainnya