Karyawan Semen Indonesia Tolak Pemborosan Perusahaan

GRESIK - Kondisi BUMN Semen Indonesia (PTSI) semakin tidak kondusif karena ketidakpastian kebijakan hubungan industrial. Kebuntuan komunikasi dengan pimpinan puncak perusahaan semen berplat merah asal Gresik, Jawa Timur itu semakin menjadi setelah surat Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) Nomor S-037/SKSI/VI/2018 diluncurkan ke Direktur Utama pada 8 Juni 2018.

Rapat demi rapat dilakukan namun solusi konkrit belum diperoleh, sementara Direksi di sisi lain aktif sekali belanja kantor baru di Ibukota dan memperbanyak jajaran rekrutmen karyawan pro-hire eselon I tingkat di bawah Direksi.

Dalam pernyataan sikapnya, SKSI mengaku prihatin dan menyesalkan terjadi banyak pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang dilakukan oleh manajemen PTSI. SKSI juga menolak tenaga pro-hire karena terbukti tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Tak hanya itu, SKSI menolak tindakan pemborosan manajemen PTSI yang kontradiktif dengan kondisi riil kinerja Perusahaan dan kebijakan cost transformation.

Untuk itu, SKSI meminta Kementerian BUMN mengevaluasi pengangkatan pengurus dan pengawas PTSI yang diindikasikan tidak clear and clean dan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mereka juga meminta Kementerian BUMN untuk mengangkat pengurus dan pengawas dari internal PTSI yang merepresentasikan keterwakilan karyawan.

"Komunikasi ini adalah upaya kami agar manajemen lebih memberikan perhatian kepada peningkatan kinerja perusahaan menjadi lebih baik," ujar Ketua Umum SKSI Eko Wirantono.

Sekretaris Umum SKSI, Effnu Subiyanto menambahkan posisi keuangan PTSI semakin bleeding karena banyak kebijakan yang justru tindakan pemborosan di sana-sini. Pemborosan, menurut Effnu, karena direksi baru lebih senang menggunakan tenaga-tenaga pro-hire yang mahal, termasuk banyaknya konsultan. Selain itu, perusahaan juga membeli kantor baru di Jakarta.

ers/E-1