Kartu E-Tol JSMR Ditengarai Jadi Alat Gratifikasi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau menindaklanjuti dugaan gratifikasi terkait program tol elektronik (e-tol) yang digulirkan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Hal itu menyusul beredarnya kabar pemberian kartu bebas tol (free pass) bagi kalangan pejabat untuk melintasi jalur bebas hambatan di dalam Kota Jakarta.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengaku telah mendengar informasi itu. Karenanya ia meminta lembaga anti rasuah tersebut menindaklanjuti kabar tersebut. "Harus ditindaklanjuti sebagai langkah pencegahan. Jika kabar itu benar, maka bisa dikatakan gratifikasi dan itu harus ditindak," kata Uchok, kemarin.

Sebagai informasi, Jasa Marga ditengarai mengeluarkan kartu khusus bebas biaya bagi pejabat, anggota DPR dan keluargnya untuk melintas jalan tol. Dalam foto yang beredar luas tergambar dua kartu e-tol berwarna kuning dan hitam. Pada kartu berwarna kuning tertulis Mitra Kerja yang di bawahnya terdapat tulisan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.

Sedangkan di kartu berwarna hitam tertulis JM Card yang di bawahnya tercantum juga tulisan Mitra Kerja. Pada kedua kartu itu juga dilabeli keterangan waktu penggunaan Berlaku sampai dengan Desember 2018. Jumlah kartu yang diterbitkan diperkirakan sebanyak 5.000 keping secara gratis.

Atas dasar itu, Uchok meminta Dirut Jasa Marga maupun direksi pengelola jalan tol untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut. Uchok mencoba mengkalkulasikan kerugian yang harus dialami Jasa Marga bila kartu itu benar-benar beredar. Kartu Perusahaan Sementara itu, Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan, mengatakan kartu yang beredar adalah kartu "JM Card Mitra Kerja".

Kartu tersebut pada dasarnya merupakan Kartu Tol Perusahaan yang diperuntukkan bagi mitra kerja Jasa Marga, dan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pengoperasian jalan tol. Ia mencontohkan dalam pengoperasian Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian PJR, maka disediakan kartu dinas dalam rangka pengoperasian dan pengawasan jalan tol.

Kartu JM Card tersebut dibiayakan oleh perusahaan, sebagai bagian dari biaya pengoperasian jalan tol. "Kartu tersebut merupakan bagian dari inventaris perusahaan yang tidak sembarangan orang dapat menggunakannya," katanya.

bud/AR-2