Kapal Rakyat Angkutan Sungai Wajib Sertifikasi

Sebagai tahap awal, kata Wahyu, pihaknya akan mengklasifikasi berupa pengukuran awal kapal, kemudian diberikan sertifikat sebagai kapal tradisional. Sertifikatnya yang selama ini dikeluarkan dinas perhubungan setempat, sekarang fungsinya akan diambil-alih oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub atau oleh pemerintah pusat. Syarat yang harus dipenuhi semua untuk radio, life jacket pelampung, komunikasi peta, dan knoting teknik radio.

"Sebagai gambaran, untuk di wilayah Kumai, kapal-kapal pelayaran tradisional yang mendukung kawasan pariwisata taman nasional Tanjung Puting, sudah dibenahi dan diberikan sertifikat kelaikan kapal. Untuk transportasi ini kan kearifan lokal. Mengenai transportasi, ya daerah dulu peningkatannya. Ini kan masyarakat semua pelakunya, kalau seandainya pusat melakukan ini, ya ada kajian," katanya.

Kepala Seksi Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kemenhub, Capt Ari Wibowo mengatakan enam pelabuhan nasional dan pelabuhan pelayaran rakyat dijadikan sebagai pilot proyek penerapan sertifikat kelaiklautan oleh Kemenhub.

"Keenam pelabuhan itu dijadikan sebagai percontohan bagi pelabuhan lain di Indonesia mengingat peranannya yang sangat penting bagi transportasi laut, utamanya karena pelabuhan-pelabuhan itu juga digunakan untuk melayani pelayaran tradisional maupun pelayaran rakyat. Enam pelabuhan pilot proyek tersebut yaitu Kaliadem, Tanjung Pinang, Baubau, Surabaya, Ambon, dan Tarakan," katanya.

Ari menjelaskan sebagai pelabuhan percontohan, nantinya seluruh kapal yang bersandar di sana, haruslah sudah memiliki sertifikat kelaiklautan yang diterbitkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia, khususnya untuk mendukung kegiatan logistik maupun pariwisata di Indonesia.
Halaman Selanjutnya....